bukamata.id – Maraknya penertiban bangunan liar yang menempati trotoar dan saluran air di wilayah Jawa Barat terus menuai perhatian berbagai pihak. Meski ditujukan untuk mengembalikan tata ruang dan fungsi fasilitas umum, kebijakan tersebut diminta tidak mengesampingkan nasib serta mata pencaharian masyarakat kecil.
Sorotan kritis ini mengemuka dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Jawa Barat di Sekretariat FWK Jabar, Jalan Braga, Kota Bandung, pada Jumat lalu.
Para insan pers mengimbau Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi agar senantiasa mengedepankan empati, terlebih di tengah situasi melemahnya daya beli masyarakat, lonjakan harga bahan pokok, serta penurunan tingkat kesejahteraan.
Solusi Relokasi dan Kompensasi Harus Nyata
Ketua FWK Jabar, Tatang Suherman, mengutarakan bahwa langkah pengembalian fungsi trotoar memang patut diacungi jempol. Kendati demikian, pemerintah wajib menyertakan solusi konkret bagi warga yang terdampak langsung penertiban.
“Mereka rakyat kecil yang mengandalkan hidupnya dari berdagang. Untuk menyewa kios karena mahal akhirnya mereka terpaksa memanfaatkan lahan itu,” tegas Tatang.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Umum FWK Jabar, Kurnia Nugraha, menyinggung komitmen kompensasi yang sebelumnya sempat diwacanakan bagi para pedagang kaki lima.
“Tapi faktanya mereka tidak menerima. FWK mohon agar info ini ditindak lanjuti lebih bagus kalau mereka direlokasi,” kata Kurnia.
Sementara itu, Bendahara FWK Jabar, Mantoyo, mengimbau agar pemerintah daerah lebih peka terhadap beban hidup rakyat kecil dan memprioritaskan agenda perbaikan ekonomi warga.
Perbaiki Tata Kelola Keuangan dan Realisasi Janji Kampanye
Selain penataan ruang publik, forum ini juga menyoroti kondisi kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang dinilai belum optimal. Adanya indikasi defisit anggaran menandakan perlunya perbaikan menyeluruh pada manajemen keuangan Pemprov Jabar.
Pemerintah dituntut agar menjalankan tata kelola anggaran yang efisien dan efektif, serta segera merealisasikan janji di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
“Tidak hanya sebatas diucapkan tetapi harus direalisasikan,” kata Tatang.
Kurnia menimpali bahwa kendala teknis seperti keterlambatan pembayaran gaji pegawai PPPK jangan sampai terulang di masa depan, seiring penataan fasilitas umum yang berpihak pada rakyat.
Pemimpin Diminta Turun Langsung Rasakan Penderitaan Warga
Tatang menceritakan pengamatannya saat turun langsung ke lapangan yang menunjukkan betapa beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi warga saat ini.
“Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” katanya.
Gubernur beserta para kepala daerah (Bupati/Wali Kota) diharapkan dapat turun langsung menyaksikan dari dekat realitas hidup warga—mulai dari pekerja informal, pengumpul barang bekas, hingga karyawan korban PHK yang terpaksa mencari penghasilan tambahan.
“Banyak juga karyawan yang awalnya berkecukupan sekarang nyambi ngojek atau dagang cemilan untuk menambah kebutuhan. Ini karena penghasilan mereka sebagai karyawan tidak bertambah tetapi kebutuhan hidup meningkat,” tegasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
