bukamata.id – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik tajam terkait ketimpangan dalam distribusi bantuan untuk sekolah-sekolah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan yayasan yang mengelola sekolah-sekolah favorit.
Dedi menilai banyak yayasan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah meskipun sekolah mereka sudah memiliki fasilitas yang memadai dan biaya tinggi.
“Di Indonesia ini kita harus mulai selektif. Banyak yayasan yang sekolahnya sudah favorit, bayaran siswanya mahal, uang masuknya tinggi, dan mayoritas muridnya anak-anak orang kaya. Namun, mereka masih mendapatkan bantuan dari kementerian, kabupaten/kota, bahkan provinsi. Apakah ini adil?” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Rabu (29/1/2025).
Selain itu, Dedi juga menyoroti masalah penahanan ijazah di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, yang selama ini menjadi persoalan besar.
Ia menyebutkan bahwa beberapa tahun lalu ada sekitar 13 ribu ijazah yang ditahan, dan hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan dalam sistem pendidikan.
“Sekolah-sekolah mengajukan dana bantuan BOS baik negeri maupun swasta, dan kami persyaratkan waktu itu untuk memberikan dana jika mereka bisa mengembalikan ijazah siswa yang ditahan,” jelas Dedi.
Dedi Mulyadi bertekad untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah yang menerima dana bantuan tidak lagi menahan ijazah siswa, karena menurutnya, dana BOS sudah cukup untuk mendukung operasional sekolah tanpa harus membebani orang tua siswa.
Di sisi lain, Dedi juga mengungkapkan bahwa tim transisi yang akan membantunya dalam pemerintahan nanti akan mengajak kepala sekolah berdiskusi secara terbuka mengenai pengelolaan dana bantuan sekolah.
Menurutnya, banyak sekolah yang meminta sumbangan dari orang tua siswa dengan alasan kebutuhan tambahan, seperti pembangunan toilet atau mushola.
Ia menginginkan agar sekolah-sekolah tidak lagi bergantung pada sumbangan tersebut, dan pemerintah provinsi akan berupaya memenuhi kebutuhan dasar sekolah secara penuh.
“Sekarang kita rubah, bagaimana caranya kita tidak standar lagi, kita penuhi kebutuhan sekolah-sekolah pemerintah ini secara utuh agar tidak memungut lagi biaya tambahan, kecuali ada orang-orang kaya di sekolah itu yang ingin berinisiatif sendiri,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
