bukamata.id – Korps Alumni KNPI Jawa Barat resmi membentuk Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan (BAPTKP) sebagai wadah untuk mendorong transparansi, memperkuat pelayanan publik, serta ikut mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di Jawa Barat.
Peluncuran badan tersebut dilakukan dalam kegiatan Sarasehan Transparansi dan Integritas Jawa Barat bertema “Menguatkan Keterbukaan Informasi, Memperluas Partisipasi Publik, dan Membangun Budaya Anti Korupsi” yang digelar di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/7/2026).
Ketua Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahardian mengatakan, pembentukan BAPTKP merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI beberapa bulan lalu terkait upaya memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan.
”Ini adalah tindak lanjut daripada kegiatan kita bersama KPK RI beberapa bulan lalu di Gedung Merdeka. Dari hasil kegiatan itu akhirnya diusulkan adanya Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan (BAPTKP),” ujar Dian kepada awak media.
Ia menjelaskan, inisiatif tersebut lahir setelah Korps Alumni KNPI mencermati paparan KPK mengenai kondisi korupsi di Indonesia, termasuk posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi dunia serta hasil Survei Penilaian Integritas yang menempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berada di zona kuning.
Menurut Dian, keberadaan BAPTKP bukan untuk menekan atau mencari kesalahan pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis yang memberikan masukan agar tata kelola pemerintahan semakin baik.
”Saya pikir bukan persoalan mengawasi, tapi bagaimana kita turut aktif membantu pemerintah meningkatkan penilaian integritas sehingga mudah-mudahan bisa masuk ke zona hijau,” katanya.
Ia berharap keberadaan badan tersebut dapat berkontribusi mencegah praktik korupsi sejak dini sehingga tidak lagi muncul kasus operasi tangkap tangan maupun persoalan hukum yang melibatkan kepala daerah ataupun birokrat di Jawa Barat.
”Kita ingin tidak ada lagi kepala daerah, tidak ada lagi birokrat di Jawa Barat yang ditangkap, OTT, atau dipanggil aparat penegak hukum,” tegasnya.
Selain melakukan kajian dan advokasi, Korps Alumni KNPI Jawa Barat juga akan membuka posko pengaduan masyarakat sebagai sarana menerima informasi terkait dugaan persoalan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.
”Tetap kita juga membuka posko pengaduan. Karena jaringan SDM kami terbatas, kami membutuhkan informasi dari masyarakat, LSM, ormas, dan OKP untuk bersama-sama menyerap berbagai persoalan yang merugikan masyarakat Jawa Barat,” ucap Dian.
Anggota DPRD Jawa Barat Komisi I, Pradi Supriatna, menyambut baik terbentuknya BAPTKP. Menurutnya, partisipasi masyarakat melalui organisasi seperti Korps Alumni KNPI menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas pelayanan publik di Jawa Barat.
”Peran serta dan keinginan Korps Alumni KNPI dalam mengamati pelayanan publik yang dirasakan masyarakat ini sangat kami apresiasi. Harapannya tentu kita semua mendapatkan pelayanan yang terbaik dan berbasis kepada integritas,” ujar Pradi.
Ia menegaskan DPRD Jawa Barat terbuka terhadap masukan yang disampaikan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan fakta justru akan membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan.
”Kita tidak alergi terhadap kritik. Kalau dilakukan secara konstruktif dan faktual, itu justru sebuah kebaikan. Ketika ada persoalan di lapangan yang tidak sesuai, silakan disampaikan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan,” katanya.
Pradi juga memastikan Komisi I DPRD Jawa Barat siap membuka ruang komunikasi bagi Korps Alumni KNPI maupun masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik dan pembangunan di Jawa Barat.
”Komisi I sangat terbuka. Tujuan kita sama, yaitu bagaimana pembangunan Jawa Barat berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan pemerataan bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin turut mengapresiasi pembentukan BAPTKP. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat integritas dan mendorong pemerintahan yang bersih.
”Saya sangat berharap organisasi ini bisa berkolaborasi sampai tingkat kota dan kabupaten. Dengan hadirnya orang-orang yang punya kapasitas dan integritas, mudah-mudahan bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih,” kata Erwin.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat budaya antikorupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
