bukamata.id – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Hampir 50 anggota DPR RI disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), salah satu jalur yang secara konstitusional bisa berujung pada pemakzulan wakil presiden.
Angka itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera pada Selasa, 10 November 2026. Menurut Mardani, surat usulan tersebut sudah diserahkan kepada pimpinan DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima masukan dari fraksi-fraksi soal HMP. Ia menyatakan usulan itu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Tapi diterimanya usulan belum berarti DPR menyetujui pemakzulan Gibran. Jalannya masih panjang dan berlapis. Lantas, bisakah Gibran dimakzulkan lewat HMP? Apa saja syarat dan tahapannya?
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR?
Hak Menyatakan Pendapat termasuk hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dasarnya ada di Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Lewat hak ini, DPR bisa menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa di dalam negeri maupun dunia internasional. HMP juga bisa digunakan untuk menindaklanjuti hak interpelasi dan hak angket, serta menyikapi dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Poin terakhir inilah yang menghubungkan HMP dengan proses pemberhentian wakil presiden.
Apakah Gibran Bisa Dimakzulkan Lewat HMP?
Secara konstitusional, wakil presiden bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya habis. Ketentuannya tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945, dengan lima alasan pemberhentian, yaitu:
- Terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara.
- Terbukti melakukan korupsi atau penyuapan.
- Terbukti melakukan tindak pidana berat lainnya.
- Terbukti melakukan perbuatan tercela.
- Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Polemik dokumen pendidikan Gibran bisa menjadi materi perdebatan apabila pengusul mengaitkannya dengan alasan kelima, yakni dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden.
Meski begitu, dugaan tersebut tidak otomatis membuktikan Gibran melanggar konstitusi. Terpenuhi atau tidaknya alasan pemberhentian harus diuji lewat mekanisme yang diatur UUD 1945.
Apa Syarat Mengajukan Hak Menyatakan Pendapat?
Menurut UU MD3, usulan HMP diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Usulan itu wajib disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan. Jika HMP menyangkut dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, dokumen tersebut juga harus dilengkapi bukti yang mendasarinya.
Dengan hampir 50 tanda tangan, usulan yang disebut Mardani sudah melampaui batas minimal pengajuan. Namun jumlah pengusul berbeda dengan jumlah suara yang dibutuhkan untuk menyetujui HMP, apalagi untuk memberhentikan wakil presiden.
Apakah 50 Tanda Tangan Sudah Cukup untuk Memakzulkan Gibran?
Belum. Hampir 50 tanda tangan itu baru dukungan awal untuk mengajukan usulan. Setelahnya, ada tiga tahap besar yang harus dilalui, masing-masing dengan ambang batas yang jauh lebih tinggi.
Pertama, rapat paripurna DPR. Sesuai Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, usulan untuk membawa dugaan pelanggaran ke Mahkamah Konstitusi harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
Kedua, pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lambat 90 hari sejak permintaan diterima.
Ketiga, keputusan MPR. Jika MK menyatakan dugaan itu terbukti, DPR menggelar paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR. MPR kemudian wajib bersidang paling lambat 30 hari. Keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir, setelah wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Artinya, ada perbedaan tegas antara menandatangani usulan HMP, menyetujui HMP di rapat paripurna, dan memutuskan pemberhentian wakil presiden. Polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini bergulir di DPR masih harus melewati seluruh tahap itu sebelum bisa berujung pada keputusan pemakzulan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
