Wajib Tahu! Dana BSU Rp900 Ribu Bisa Ditarik Kembali ke Kas Negara Jika Langgar Aturan Ini

bukamata.id – Pemerintah resmi menyalurkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal IV tahun 2026 guna menjaga stabilitas daya beli serta ketahanan ekonomi para pekerja. Bantuan tunai dengan nilai total Rp900.000 ini diproyeksikan menjangkau sekitar 13,3 juta buruh dan karyawan di seluruh Indonesia.

Skema penyaluran dana dilakukan secara langsung melalui rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) milik masing-masing penerima. Nominal Rp900.000 tersebut merupakan akumulasi bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 yang dicairkan dalam satu kali transfer.

Kriteria Wajib Penerima BSU 2026

Merujuk pada ketentuan resmi yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tidak semua pekerja otomatis mendapatkan dana stimulan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah parameter seleksi yang harus dipenuhi calon penerima:

• Status Kewarganegaraan: Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
• Kepesertaan BPJS: Terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori Peserta Penerima Upah (PU) minimal hingga Agustus 2026.
• Batas Penghasilan: Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 per bulan, atau menyesuaikan dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat.
• Bebas Bansos Ganda: Prioritas diberikan kepada pekerja yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum pencairan BSU berlangsung.
• Bukan Abdi Negara: Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dana Bisa Ditarik Kembali ke Kas Negara

Satu hal krusial yang wajib diperhatikan para pekerja adalah adanya mekanisme pengembalian dana apabila ditemukan ketidaksesuaian data di kemudian hari. Jika seseorang telah menerima pencairan namun terbukti melanggar kriteria yang ditetapkan, pemerintah berhak menarik kembali bantuan tersebut.

“Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang diubah terakhir dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026,” tulis keterangan resmi Kemnaker.

Cara Mengecek Status Kepesertaan dan Pencairan

Para pekerja diimbau proaktif memantau status penyaluran bantuan mereka melalui dua kanal digital resmi yang telah disediakan pemerintah:

1. Melalui Portal Kemnaker: Akses laman bsu.kemnaker.go.id, lalu masukkan NIK untuk memeriksa apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima dan melihat tahapan pencairannya.
2. Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan: Buka situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian lengkapi kolom isian berupa NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir untuk memverifikasi kelayakan serta status transfer ke rekening bank Himbara.