bukamata.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun pertama pemerintahannya menghasilkan penghematan fiskal dalam jumlah signifikan. Dalam forum ekonomi nasional di Jakarta, ia menyebut angka penghematan mencapai Rp 308 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara dalam ajang Indonesia Economy Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Di hadapan pelaku usaha dan pemangku kepentingan ekonomi, ia menekankan bahwa ruang fiskal yang tercipta dari kebijakan pemangkasan belanja itu masih berpotensi diperluas.
“Kami bisa lakukan lebih besar lagi,” ujar dia.
Efisiensi untuk Program Prioritas
Menurut Prabowo, dana hasil penghematan tidak dibiarkan mengendap, melainkan dialihkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Salah satu yang disebut secara khusus adalah program makan bergizi gratis (MBG), yang menjadi andalan dalam agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menilai, pengalihan anggaran ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat jauh lebih tepat dibandingkan membiarkan dana publik terserap pada pos-pos yang dinilai kurang produktif.
“Perjalanan luar negeri, seremoni tak perlu, rapat, seminar, diskusi, dan sebagainya,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu, menyebut sejumlah contoh pengeluaran yang menurutnya dapat ditekan.
Dalam pandangannya, kebiasaan belanja birokrasi yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat harus diubah. Pemerintah, kata dia, perlu menggeser orientasi dari rutinitas administratif menuju aksi konkret yang terasa manfaatnya.
Kritik terhadap Pola Pengambilan Kebijakan
Lebih jauh, Prabowo juga menyoroti budaya pembuatan kajian dan analisis yang dinilai berlebihan dalam proses perumusan kebijakan. Ia berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak terjebak pada prosedur yang memakan waktu dan biaya besar apabila persoalan di lapangan sudah jelas terlihat.
“Desa memerlukan jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Tidak perlu terlalu banyak analisis,” ucap dia.
Pernyataan tersebut menggambarkan pendekatan yang lebih eksekutif dan langsung dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengisyaratkan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, tanpa berlarut-larut dalam proses administratif yang dinilai tidak efisien.
Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Prabowo memang kerap menekankan pentingnya kecepatan dan ketegasan dalam eksekusi kebijakan. Baginya, tantangan ekonomi dan sosial tidak dapat dijawab hanya dengan diskusi panjang, tetapi memerlukan tindakan nyata.
MBG Disebut Tetap dalam Koridor APBN
Di hari yang sama, Prabowo kembali menyinggung isu pengelolaan fiskal saat menghadiri peresmian sekaligus groundbreaking SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) atau dapur MBG yang juga difungsikan sebagai Gudang Ketahanan Pangan Polri di kawasan Polsek Palmerah, Jakarta Barat.
Menanggapi kritik yang menyebut program MBG berpotensi membebani keuangan negara, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap berada dalam batas disiplin fiskal yang telah ditetapkan.
“APBN tidak keluar dari parameter yang ditetapkan. Defisit masih di bawah batas yang ditetapkan, 3 persen,” tutur Prabowo.
Batas defisit maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto selama ini menjadi acuan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan pernyataan tersebut, Presiden ingin memastikan bahwa agenda prioritas tidak mengorbankan stabilitas fiskal.
Ia juga menilai anggapan bahwa MBG menghamburkan uang negara tidak berdasar. Menurutnya, narasi tersebut kerap muncul dari kalangan yang konsisten mengkritik program-program strategis pemerintah.
Prabowo menyebut pandangan itu sebagai kekeliruan dalam membaca arah kebijakan. Pemerintah, kata dia, justru tengah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan publik yang nyata.
Ruang Fiskal dan Tantangan Ke Depan
Klaim penghematan Rp 308 triliun menjadi sorotan tersendiri di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Efisiensi anggaran kerap menjadi strategi pemerintah di berbagai negara untuk menjaga kesehatan fiskal tanpa harus memangkas belanja sosial.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Pengalihan anggaran dari belanja birokrasi ke program sosial memerlukan tata kelola yang transparan agar benar-benar berdampak pada masyarakat.
Dengan penekanan pada aksi cepat dan pemangkasan pos yang dianggap tidak prioritas, Prabowo tampak ingin membangun citra pemerintahan yang gesit dan berorientasi hasil. Di sisi lain, tantangan tetap terbuka, terutama dalam menjaga keseimbangan antara percepatan program dan akuntabilitas publik.
Di forum ekonomi tersebut, pesan utama yang disampaikan Presiden cukup tegas: efisiensi bukan sekadar pengurangan angka di atas kertas, melainkan perubahan cara pandang dalam menggunakan uang negara. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan anggaran bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya.
Dengan berbagai pernyataan itu, arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo pada tahun pertamanya memperlihatkan fokus pada efisiensi, realokasi, dan program prioritas berbasis kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
