bukamata.id – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menekankan pentingnya peran kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons persoalan banjir yang kembali menghantui sejumlah wilayah, termasuk Kota Bandung dan kawasan Bandung Raya, seiring meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu disampaikannya usai kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Bandung, Jumat (23/1/2026).
Menurut Rafael, persoalan banjir di Bandung tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh pemerintah kota dan kabupaten masing-masing. Dibutuhkan orkestrasi lintas wilayah yang dipimpin langsung oleh Pemprov Jawa Barat.
“Pemprov Jabar sebagai pemerintah yang berada di atas pemerintah kota dan kabupaten harus menjadi leader dalam menyinkronkan program pemerintah kota-kabupaten se-Bandung Raya. Kalau masing-masing bergerak sendiri, persoalan tidak akan pernah selesai,” ujar Rafael.
Ia menyoroti dua persoalan utama yang harus segera direspons cepat, yakni pengelolaan sampah dan kerusakan fungsi lahan, khususnya di kawasan Bandung Utara.
“Ketika hujan, salah satu yang langsung terdampak itu sampah. Ini harus cepat direspons. Tapi tantangan besarnya juga ada di kawasan Bandung Utara, yang sebagian wilayahnya berada di Kabupaten Bandung Barat dan sudah mengalami krisis fungsi lahan,” katanya.
Rafael menilai, alih fungsi lahan di kawasan tersebut berkontribusi besar terhadap meningkatnya limpasan air ke wilayah yang lebih rendah, termasuk Kota Bandung. Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan lintas daerah yang tegas dan konsisten untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan penyangga.
Selain soal lingkungan, Rafael juga menyinggung pekerjaan rumah Pemprov Jawa Barat dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah Bandung Raya secara menyeluruh.
“Termasuk soal sampah Bandung Raya, ini PR Pemprov. Salah satunya Legok Nangka. Ini harus benar-benar diseriusi, karena tanpa penyelesaian di hulu, persoalan banjir dan lingkungan di hilir akan terus berulang,” tegasnya.
Ia berharap, pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan 2026 tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan adanya keberpihakan kebijakan terhadap isu-isu ekologis dan keselamatan warga.
“Banjir bukan lagi kejadian musiman biasa. Ini alarm bagi kita semua bahwa tata kelola lingkungan dan tata ruang Bandung Raya harus dibenahi secara serius dan terintegrasi,” pungkas Rafael.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
