bukamata.id – Di tengah upaya pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran untuk pemerataan kualitas layanan publik dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, DPRD Kota Bandung justru mendapat sorotan karena rencana pengadaan alat komunikasi senilai hampir Rp 1 miliar.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP), pembelanjaan tersebut dinilai tidak wajar dan tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Pemborosan Anggaran di Tengah Tunjangan yang Sudah Ada
Alih-alih mendukung kebijakan efisiensi, DPRD Kota Bandung justru merencanakan pembelian alat komunikasi senilai Rp 923.462.280.
Pengeluaran ini dipandang tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, terutama karena para anggota dewan sudah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD.
Ketua Serikat Mahasiswa Bandung Raya, Aziz, menegaskan bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2022 dan akhirnya dibatalkan setelah mendapat kritik dari publik.
“Fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Pada 2022, pengadaan alat komunikasi juga sempat direncanakan tetapi akhirnya dibatalkan. Sekarang terjadi lagi di 2025. Kami dari Serikat Mahasiswa Bandung Raya akan terus mengawal kasus ini hingga DPRD membatalkan rencana tersebut kembali,” ujar Aziz, Selasa (12/3/2025).
Masyarakat Harus Mengawal Penggunaan APBD
Menurut Aziz, warga Bandung perlu mengetahui dan ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena dana tersebut berasal dari kontribusi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan publik.
“Anggaran DPRD Kota Bandung berasal dari pajak masyarakat, sehingga mereka tidak bisa menggunakannya secara sewenang-wenang, apalagi untuk hal yang tidak relevan dengan kondisi saat ini,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat kebijakan efisiensi anggaran seharusnya mendukung peningkatan layanan publik, bukan malah dihamburkan untuk pengadaan yang tidak mendesak. Kini, tekanan dari masyarakat semakin besar agar DPRD Kota Bandung membatalkan rencana pembelian alat komunikasi yang dinilai tidak rasional ini.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
