bukamata.id – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, Saeful Bachri, menyatakan keyakinannya bahwa sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
Hal tersebut ia sampaikan saat acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Jabar No. 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata di Gedung Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Bandung, Jalan RAA Wiranatakusumah, Baleendah, pada Sabtu (25/1/2025).
Acara yang bertujuan untuk mengembangkan potensi desa wisata di Jabar ini juga mengajak partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan.
Di hadapan perwakilan Kwartir ranting se-Kabupaten Bandung, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara ranting, Saeful menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu pilar strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.
“Banyak desa yang berhasil meningkatkan pendapatan asli desa melalui program Desa Wisata. Pariwisata dapat menjadi pintu gerbang untuk pemberdayaan potensi desa,” ujar Saeful.
Ia menambahkan bahwa untuk menjadikan sebuah desa sebagai desa wisata, beberapa faktor penting perlu diperhatikan, di antaranya kesadaran masyarakat tentang potensi wisata yang ada di sekitar mereka, peran lembaga desa yang mendukung kegiatan masyarakat, serta sistem kemitraan yang solid antara masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.
Saeful juga menekankan pentingnya peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam mendukung kemajuan desa wisata. BUMDes dapat mengembangkan berbagai sektor usaha terkait pariwisata, seperti penyewaan alat dan transportasi, jasa pemandu wisata, penginapan, serta usaha rumah makan.
Namun, Saeful mengungkapkan bahwa saat ini peran BUMDes di banyak desa masih belum optimal. Kurangnya pendampingan dan inkubasi usaha membuat banyak BUMDes cenderung berfokus pada investasi modal kepada individu, alih-alih mengembangkan usaha yang terintegrasi di tingkat desa.
Hal ini menyebabkan perputaran modal terhambat karena usaha yang dikembangkan lebih banyak milik perseorangan.
“Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengarahkan pengelolaan BUMDes agar lebih terintegrasi, membangun unit-unit usaha yang saling mendukung, sehingga pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan desa dapat tercapai,” tegas Saeful Bachri, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
