bukamata.id – Di Bandung Barat, pendidikan seharusnya menjadi jembatan bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataannya jauh dari kata ideal. Di sejumlah wilayah, siswa dan guru menghadapi tantangan berat: bangunan sekolah yang ambruk, akses berbahaya, hingga janji pemerintah yang tak kunjung direalisasikan.
Sekolah Ambruk, Siswa Terpaksa Belajar Bergantian
Di SD Negeri Margalaksana, Desa Kertamukti, Kecamatan Cihampelas, dua bangunan ruang kelas telah roboh sejak 2018. Kepala Sekolah Pupung mengungkapkan, meski sudah mengajukan permohonan perbaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Bandung Barat, hingga kini belum ada tindakan nyata.
“Dua bangunan yang rusak itu sudah sekitar lima tahun rusak. Kami sudah beberapa kali mengajukan proposal ke Disdik agar segera diperbaiki, tapi sampai sekarang belum juga ada tindak lanjut,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).
Akibat keterbatasan ruang kelas, kegiatan belajar mengajar terpaksa digabung. Puluhan murid dari kelas satu hingga empat belajar bersama dalam dua ruangan yang tersisa.
“Dalam satu ruangan diisi kelas satu dan dua, lalu ruangan lainnya untuk kelas tiga dan empat. Kami tahu ini kurang efektif, tapi terpaksa dilakukan karena ruang kelas yang layak sudah tidak ada,” kata Pupung.
Kondisi ini berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran. Guru harus membagi perhatian antara dua kelas berbeda, sementara siswa kesulitan berkonsentrasi karena suasana yang ramai.
“Waktu itu pihak Disdik sudah datang, mereka janji akan segera membangun ruang kelas yang rusak. Tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi, belum ada tanda-tanda pembangunan dimulai,” tambah Pupung.
Menyebrangi Bahaya Demi Sekolah
Di SDN Panaruban, Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, siswa terpaksa menempuh risiko tinggi demi pendidikan. Setiap hari, mereka menyebrangi perairan Waduk Saguling menggunakan rakit bambu yang lapuk. Siswa kelas II, Kayla (9), mengaku terbiasa.
“Udah biasa pakai rakit, biasanya dari rumah jam 06.30 sampe sekolah jam 07.00 WIB,” ujarnya.
Guru Dodo Jalal menjelaskan, jumlah siswa yang menyeberang kini dibatasi demi keselamatan.
“Siswa yang menaiki getek atau rakit dari sini sekarang kurang lebih ada 5 orang, kelas 1, 2 dan 3. Kami bukan tidak mau menerima siswa dari seberang, tapi membatasi saja karena khawatir air lagi naik, jadi demi keselamatan,” kata Dodo.
Kondisi ini menunjukkan bagaimana infrastruktur buruk memaksa anak-anak menghadapi risiko yang tidak seharusnya.
Jalan Longsor, Anak-anak Bertaruh Nyawa
Di SDN Tresnabudi, Desa Sindangjaya, Kecamatan Gununghalu, para murid harus melewati area longsor dengan tanah licin dan jembatan kayu yang tidak sepenuhnya aman.
Siti Nur Aulia (10) setiap hari melewati area longsor tersebut. Ayahnya, Jaenal, mengaku khawatir dan harus mengantar anaknya saat hujan.
“Ieu tanahna (Ini timbunan longsor) kan bergerak terus,” ujarnya.
Guru Encep Deddy menambahkan, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi warga dari beberapa kampung. “Teu aya deui, karena tidak ada jalan alternatif lain untuk menuju sekolah dan juga masyarakat dalam aktivitas ekonomi,” katanya.
Kondisi ini membuat banyak anak tak berangkat sekolah saat hujan, demi keselamatan mereka.
Sekolah Rusak, Pemerintah Belum Bertindak
Selain masalah akses, bangunan sekolah di beberapa kecamatan juga terabaikan. SDN 2 Cimarel, Kampung Babakan Cisarua, Desa Cibitung, Rongga, memiliki ruang kelas yang jebol dan lantai ambles akibat longsor beberapa tahun lalu.
“Teu acan aya kabar naha bade dongkapna iraha (Belum ada informasi kapan bantuan itu datang),” ujar guru Ajat Sudrajat.
SDN Cantrawayang, Cipongkor, mengalami nasib serupa. Satu ruang kelas ambruk bertahun-tahun lalu, namun pemerintah hanya merehabilitasi ruangan lain. Kepala sekolah Dadang Wahyudin menyayangkan kebijakan tersebut.
“Tos aya nu belah (Bangunan perpustakaan sudah ada yang terbelah),” katanya.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, pernah menyatakan fokus pada tiga persoalan: perbaikan bangunan sekolah, infrastruktur jalan, dan lingkungan. Ia menargetkan perbaikan 47 ruang kelas tahun ini. Namun kenyataannya, hingga akhir 2025, banyak sekolah masih menunggu bantuan.
Ironi Kebijakan Pendidikan Pusat
Fenomena ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah pusat yang gencar meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program. Pakar pendidikan dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien, menilai pemerintah belum serius membangun kualitas pendidikan.
“Inikan fenomena yang rasanya pemerintah harus melakukan refleksi, ternyata di Indonesia ini pemerintahnya menjadikan pendidikan sebagai arus utama pembangunan atau postur keuangannya belum terorientasi secara serius untuk membangun kualitas manusia,” ujarnya kepada bukamata.id, Sabtu (15/11/2025).
Fadhli menekankan, meski pemerintah pusat meluncurkan program seperti Sekolah Rakyat, sekolah-sekolah lama yang sudah berfungsi tetap tidak mendapat perhatian penuh.
“Tentu tercermin bagaimana pendidikan jadi konsentrasi utama, banyaknya sekolah yang roboh di Bandung Barat ini kan pada saat yang sama pemerintah pusat membuat program Sekolah Rakyat, tetapi sekolah-sekolah yang sudah terbangun sejak lama tidak mendapatkan perhatian penuh, padahal secara kontribusi dan siswanya ada. Pemerintah ini sering membuat kebijakan yang istilahnya double track yang akhirnya mubazir karena terlalu banyak program yang sama tanpa memperhatikan program yang sudah ada,” katanya.
Menurut Fadhli, seharusnya program lama diperbaiki atau dievaluasi sebelum program baru diluncurkan, karena praktik saat ini hanya menambah kebingungan.
“Karena di pemerintah pusat ini pendidikan tidak dijadikan serius, akhirnya berdampak sistemik kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini sedang miskin kira-kira, karena tidak mendapatkan suntikan dana dari pusat yang ideal, yang mengakibatkan seluruh pembangunan di daerah akhirnya tidak berjalan maksimal,” jelasnya.
Fadhli menambahkan, masalah ini bukan semata tanggung jawab pemerintah daerah, karena koordinasi pusat-provinsi-daerah juga carut marut.
“Setiap pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri untuk menyelamatkan visi misi pencalonan, dulunya pernah janji apa, ya itu yang akhirnya dijalankan. Ini seperti carut marut koordinasi antar lini pemerintah,” ujarnya.
Pendidikan Bandung Barat di Persimpangan Krisis
Dari bangunan yang ambruk di Margalaksana, rakit lapuk di Karanganyar, jalan longsor di Sindangjaya, hingga ruang kelas jebol di Cimarel dan Cantrawayang, satu hal jelas: pendidikan di Bandung Barat tengah berada di persimpangan krisis.
Tanpa perhatian serius dan koordinasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah, anak-anak akan terus menghadapi risiko, pembelajaran tidak maksimal, dan keamanan tidak terjamin. Sementara janji pemerintah menjadi retorika kosong.
Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pembangunan manusia melalui pendidikan benar-benar menjadi prioritas, atau hanya jargon yang tak pernah ditepati?
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
