bukamata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai tulang punggung pemenuhan gizi anak sekolah mulai menunjukkan celah serius di lapangan. Sejumlah dapur MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat terpaksa menghentikan aktivitasnya. Penyebabnya satu: dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) tak kunjung turun.
Ironisnya, persoalan ini tak hanya terjadi di daerah pinggiran. Kabupaten Bogor—wilayah tempat Presiden Prabowo Subianto berdomisili—justru menjadi salah satu contoh dapur MBG yang harus menutup layanan akibat keterlambatan pencairan anggaran.
Seorang pengelola SPPG di Bogor mengungkapkan bahwa penghentian operasional bukan keputusan ringan. Namun tanpa kepastian dana, dapur tak mungkin dipaksakan terus berjalan.
“Bulan lalu sempat telat pencairan, tapi akhirnya ada. Tapi bulan ini pencairan terlambat lagi dan kami sudah putuskan sementara tutup dulu (SPPG),” ujarnya, Jumat (19/12/2025).
Ia mengaku belum bisa memastikan kapan layanan akan kembali dibuka.
“Belum tau (sampai kapan tutup), sampai waktu yang tidak ditentukan,” katanya.
Menurutnya, menjalankan dapur MBG bukan perkara sederhana. Dengan kapasitas hingga 2.500 porsi per hari, biaya operasional tak bisa ditanggung sendiri sembari menunggu dana pusat.
“MBG ini bukan sekedar kasih makan selesai, tapi ada perputaran ekonomi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Termasuk para peternak ayam dan telur,” jelasnya.
Ciamis: Ribuan Siswa Kehilangan Akses MBG
Situasi lebih mengkhawatirkan terjadi di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Ribuan siswa di wilayah tersebut kini harus menerima kenyataan pahit: suplai makanan bergizi gratis mereka berhenti total.
SPPG Dapur Sukajaya resmi menghentikan seluruh aktivitas sejak Senin, 14 Desember 2025. Kepala Dapur SPPG Sukajaya, Hermawan Dwi Cahyo, menyebut tersendatnya dana dari BGN sebagai pemicu utama.
Ia menjelaskan, anggaran untuk periode 8–20 Desember 2025 belum juga diterima, meski dapur sudah berupaya bertahan dengan sisa dana yang ada.
“Kami terpaksa setop operasional karena anggarannya belum turun. Pekan lalu kami masih bisa berjalan berkat sisa anggaran yang ada, tapi sekarang sudah habis,” ujar Hermawan, Rabu (17/12/2025).
Terjepit “Tutup Buku” Akhir Tahun
Hermawan menilai persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan dampak langsung dari pergantian tahun anggaran. Proses administrasi yang memasuki fase “tutup buku” membuat banyak mitra enggan mengambil risiko menalangi biaya operasional.
“Mitra tidak mau ambil risiko. Ada kekhawatiran proses dari BGN melambat karena masuk tahun anggaran baru,” katanya.
Kondisi tersebut membuat dapur SPPG berada di posisi serba salah: tetap buka tanpa dana atau menutup layanan demi menghindari kerugian lebih besar.
Efek Domino di Jawa Barat
Masalah ini berpotensi meluas. Hermawan memperkirakan akan terjadi gelombang penghentian operasional dapur MBG di wilayah lain jika pencairan dana tak segera direalisasikan.
“Kemungkinan besar hari Senin mendatang banyak dapur lain yang juga akan off. Di Kecamatan Banjarsari saja, sudah ada lima dapur yang menyusul untuk menghentikan operasionalnya,” tegasnya.
Fenomena ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan orang tua murid. Program MBG yang semestinya menjadi penopang gizi anak sekolah justru terancam lumpuh akibat persoalan birokrasi.
Kini, keberlanjutan asupan gizi ribuan siswa di Jawa Barat sepenuhnya bergantung pada kecepatan dan kepastian langkah Badan Gizi Nasional dalam menuntaskan pencairan dana—sebelum dampaknya meluas dan semakin sulit dikendalikan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
