bukamata.id – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 kembali mencetak prestasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa APBN tahun ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah capaian yang memperkuat kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.
Capaian ini disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI. Ia mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Keuangan, DPR RI, dan BPK dalam memastikan pelaksanaan APBN berjalan transparan dan akuntabel.
Lebih dari sekadar prestasi administratif, keberhasilan ini menjadi landasan strategis bagi pemerintahan ke depan — khususnya dalam menjamin peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para pensiunan PNS. Hal ini menjadi sinyal positif menjelang penyusunan APBN 2026 di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketahanan APBN di Tengah Gejolak Global
Tahun 2024 bukan tanpa tantangan. Perekonomian global masih diliputi ketidakpastian akibat konflik Rusia-Ukraina, ketegangan geopolitik di Laut Merah, hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai USD 91,2 per barel serta dampak El Nino turut menekan harga pangan, terutama beras.
Namun, di tengah tekanan tersebut, APBN tetap menjadi instrumen andalan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Belanja negara tahun ini mencapai Rp3.359,8 triliun, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana tersebut difokuskan pada berbagai program strategis seperti subsidi energi, bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako), beasiswa Indonesia Pintar, serta percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Transfer ke daerah juga ditingkatkan guna mempersempit kesenjangan antarwilayah.
Defisit Terkendali, Peluang Kenaikan Gaji ASN dan Pensiunan Menguat
Salah satu indikator pengelolaan fiskal yang sehat tampak dari defisit APBN yang hanya 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan proyeksi awal 2,7%. Ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga utang tetap terkendali dan membangun kepercayaan di mata investor global.
Dengan fondasi fiskal yang kokoh, harapan untuk peningkatan kesejahteraan ASN — baik yang aktif maupun pensiunan — semakin terbuka lebar. Pemerintah pun memberi sinyal bahwa dalam APBN 2026, peningkatan gaji dan tunjangan bagi ASN menjadi salah satu prioritas.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan inklusif. Komitmen ini diharapkan menjadi kabar baik bagi jutaan ASN dan pensiunan yang menantikan kepastian mengenai hak-hak mereka di masa mendatang.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
