bukamata.id – Sejumlah buruh dari berbagai sektor memadati Taman Cikapayang, Dago, Kota Bandung pada Kamis (1/5/2025), untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.
Lebih dari sekadar seremoni, peringatan tahun ini menjadi panggung keluhan nyata: tentang upah yang tidak layak, status kerja tak pasti, hingga lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktik ketenagakerjaan di lapangan.
Gilang Fauzi, Juru Bicara Aliansi Buruh Bandung Raya, menyampaikan berbagai keresahan yang dialami para pekerja. Ia menegaskan bahwa problem buruh hari ini bukan hanya terjadi di pabrik, tetapi meluas hingga ke sektor perkantoran, perhotelan, restoran, hingga industri kreatif dan media.
“Masih banyak buruh yang digaji di bawah UMK Kota Bandung. Ini bukan soal nominal semata, tapi soal bagaimana mereka bisa hidup layak. Dengan penghasilan minim, banyak yang akhirnya terjerat pinjaman online karena kebutuhan tidak bisa ditunda,” ucap Gilang saat ditemui disela-sela aksi.
Salah satu contoh yang diangkat adalah buruh di industri marketplace yang bekerja sebagai host live. Dengan jam kerja panjang, mereka hanya menerima Rp1,5 juta per bulan, dan jika tidak masuk, tetap dikenakan potongan.
“Ini bentuk eksploitasi gaya baru yang kerap lolos dari pantauan pemerintah,” ujarnya.
Masalah status kerja juga menjadi sorotan penting dalam aksi May Day ini. Menurut Gilang, sebagian besar buruh saat ini hanya dikontrak dalam jangka panjang tanpa kejelasan status sebagai karyawan tetap.
Selain itu, banyak pula yang berstatus buruh harian lepas (BHL) atau freelance, tanpa perlindungan jaminan sosial.
“Buruh informal sangat jarang disentuh oleh kebijakan negara. Mereka tidak tercatat oleh dinas tenaga kerja, sehingga hak-haknya pun sulit untuk diperjuangkan,” jelasnya.
Pihaknya juga mengkritik pola pengawasan pemerintah yang dianggap hanya menyentuh permukaan.
“Dinas tenaga kerja sering kali hanya datang ke pabrik-pabrik besar. Padahal, agensi, production house, bahkan media juga mempekerjakan kontributor tanpa kejelasan hak. Di Bandung, ada jurnalis kontributor yang dibayar hanya Rp150 ribu, bahkan Rp20 ribu per berita,” bebernya.
Tuntutan Luas: Dari Reformasi Ketenagakerjaan Hingga Demokratisasi Regulasi
Pada aksi tersebut, aliansi buruh juga menuntut agar pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat—mulai dari pangan, hunian, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Mereka juga mengecam praktik perampasan ruang hidup atas nama investasi.
“Rumah dan tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang sosial dan sejarah warga. Ketika ruang hidup dirampas, yang hilang bukan cuma tempat tinggal, tapi juga martabat,” katanya.
Aksi ini juga membawa tuntutan politik yang lebih luas. Aliansi buruh mendesak pemerintah mencabut UU TNI, menolak RUU Polri dan RKUHP baru yang dinilai disahkan tanpa partisipasi rakyat.
“Demokrasi yang sehat adalah ketika rakyat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Jika rakyat dikesampingkan, maka demokrasi itu patut dipertanyakan,” imbuhnya.
Ironisnya, dalam konteks anggaran negara, aliansi menyoroti ketimpangan yang mencolok.
“Anggaran pertahanan dan keamanan terus meningkat tiap tahun. Sementara upah buruh hanya naik Rp50 ribu sampai Rp70 ribu. Ini bentuk ketidakadilan struktural,” tandasnya.
Aksi May Day 2025 di Bandung bukan hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga pengingat keras bahwa perjuangan buruh hari ini melintasi batas-batas sektoral.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
