bukamata.id – DPRD Jawa Barat melalui Komisi IV menyoroti sejumlah catatan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja.
Sejumlah isu krusial menjadi perhatian, mulai dari capaian indikator makro hingga persoalan pengelolaan keuangan daerah.
Gini Ratio Belum Capai Target
Salah satu sorotan utama adalah belum optimalnya capaian indikator makro, khususnya koefisien gini atau gini ratio yang belum memenuhi target.
Hal ini dinilai menjadi pekerjaan rumah bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus ditangani secara serius.
Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi menunjukkan perlunya strategi lebih efektif dalam pemerataan pembangunan di Jawa Barat.
Tunda Bayar Jadi Perhatian Serius
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti persoalan tunda bayar yang terjadi di akhir tahun anggaran. Penumpukan pembayaran ini banyak ditemukan di sektor perhubungan dan bina marga.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menegaskan bahwa pola tersebut tidak boleh terus berulang.
“Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Risiko Ganggu Stabilitas Fiskal
Daddy Rohanady mengingatkan bahwa penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar lebih terukur dan tepat waktu.
DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh Kinerja OPD
Komisi IV DPRD Jawa Barat juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD, baik dari sisi realisasi keuangan maupun efektivitas program.
“Seluruh OPD kami minta menjelaskan capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya,” tegas Daddy.
Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pengulangan kesalahan yang sama di tahun berikutnya.
Rekomendasi Jadi Dasar Perbaikan
Hasil pembahasan LKPJ 2025 ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat.
Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah agar lebih optimal dan akuntabel.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Jawa Barat menegaskan pentingnya penguatan tata kelola keuangan dan peningkatan kinerja OPD demi mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
