bukamata.id – Pekerja yang baru terdaftar atau belum memiliki status kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 dipastikan tidak masuk daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp 900.000. Ketentuan ini mengunci tanggal cut-off kepesertaan sebagai syarat mutlak sebelum dana disalurkan.
Aturan teknis tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang diteken pada 28 Oktober 2026. Regulasi anyar ini mengatur ulang syarat penerima, ambang batas upah, mekanisme penyaluran, hingga nominal bantuan bagi pekerja.
Dengan berlakunya batas waktu tersebut, pekerja yang baru mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai September 2026 dan seterusnya tidak dapat mengklaim hak atas program subsidi upah tahun ini.
Status Aktif hingga Agustus Jadi Syarat Utama
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, calon penerima wajib tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026. Penegasan serupa juga tercantum pada portal resmi BSU milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dengan sasaran utama pekerja kategori penerima upah (PU).
Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta besaran gaji di bawah batas maksimal tidak otomatis meloloskan seorang pekerja apabila rekam jejak kepesertaan aktifnya belum terpenuhi pada periode yang ditetapkan.
Rincian Kriteria Penerima BSU 2026
Selain kewajiban kepesertaan aktif hingga Agustus 2026, pemerintah menetapkan sejumlah syarat administratif dan profesi dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026:
- Identitas kewarganegaraan: Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang terverifikasi melalui NIK.
- Kepesertaan jaminan sosial: Tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan segmen Penerima Upah (PU) sampai Agustus 2026.
- Batasan gaji: Menerima upah paling tinggi Rp 3.500.000 per bulan, atau menyesuaikan batas upah minimum daerah tertentu.
- Status kepegawaian: Bukan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pemerintah juga mengatur urutan prioritas bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran berlangsung. Meski demikian, status penerima PKH bukan berarti menutup hak sepenuhnya, melainkan berkaitan dengan skala prioritas sementara syarat utama tetap mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Aturan Batas Upah dan Pembulatan Wilayah
Batas maksimal penghasilan penerima BSU 2026 secara umum dipatok Rp 3.500.000 per bulan. Namun, aturan dalam Pasal 4 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 memberikan pengecualian bagi daerah dengan upah minimum yang lebih tinggi.
Apabila suatu kabupaten atau kota menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3.500.000, maka batas upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika daerah tersebut tidak memiliki UMK, acuan beralih ke Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan skema pembulatan yang sama.
Acuan gaji yang diperiksa bukan sekadar nominal yang diterima pekerja di tangan saat ini, melainkan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke sistem BPJS Ketenagakerjaan—mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Keakuratan pelaporan dari perusahaan menjadi krusial karena seluruh basis data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Jadwal Pencairan dan Skema Bantuan Rp 900 Ribu
Mengacu pada Pasal 6 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, BSU 2026 diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Pencairannya dirapel sekaligus sehingga setiap penerima yang memenuhi syarat memperoleh total Rp 900.000, disesuaikan dengan jumlah penerima memenuhi kriteria serta pagu anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenaker.
Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui jaringan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mengajukan pendaftaran mandiri karena pendataan dan validasi dilakukan berbasis data kepesertaan.
Langkah Memantau Status via Situs Resmi Kemenaker
Pekerja disarankan memantau perkembangan resmi melalui kanal pemerintah agar terhindar dari tautan palsu atau informasi yang belum terverifikasi. Berikut langkah awal mengecek informasi di portal resmi:
- Buka peramban web di ponsel atau komputer.
- Akses alamat resmi
bsu.kemnaker.go.id. - Temukan bagian panduan atau menu pengecekan penerima pada halaman utama.
- Pilih opsi cek NIK penerima bila fitur pemeriksaan sudah dibuka.
- Ikuti instruksi lanjutan yang tampil sesuai pengumuman resmi Kemenaker.
Karena mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 diumumkan bertahap melalui situs resmi Kemenaker, pekerja perlu memastikan kesesuaian NIK, status keaktifan kepesertaan hingga Agustus 2026, serta pelaporan upah oleh perusahaan. Di luar aspek administratif bantuan, keaktifan BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi jaring pengaman kerja sekaligus pintu masuk berbagai program dukungan pemerintah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










