bukamata.id – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan komitmennya untuk memastikan negara hadir dalam memberikan jaminan sosial maksimal bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan dan pekerja informal.
Hal ini disampaikan Filep Wamafma dalam konteks usulan amandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Wamafma menjelaskan bahwa proses legislasi di DPD RI telah melalui tahap uji sahih untuk mendapatkan masukan dari pakar, pemerintah, dan masyarakat.
“Salah satu hal yang hari ini kita lakukan adalah uji sahih untuk mendapatkan masukan dari para pakar, pemerintah, dan juga masyarakat,” ucap Wamafma di Gedung Sate, Kota Bandung, (9/7/2025).
Setelah tahap ini, akan dilanjutkan dengan finalisasi bersama Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, sebelum disarankan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dibahas bersama.
Menurutnya, inti dari inisiatif amandemen ini adalah penegasan bahwa negara harus hadir kepada warga yang tidak mampu.
“Dalam konstitusi kita, ditegaskan bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia menilai, sistem jaminan sosial yang ada saat ini belum mampu meng-cover kebutuhan dan menjamin masyarakat secara maksimal.
Oleh karena itu, Komite III DPD RI mengambil inisiatif untuk mengusulkan amandemen UU Nomor 40, dengan harapan rancangan undang-undang (RUU) ini mampu memberikan jawaban atas persoalan jaminan sosial di Indonesia.
Salah satu poin krusial dalam RUU amandemen ini adalah fokus pada pekerja informal. Filep Wamafma menegaskan bahwa cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal sudah tercantum dalam draf RUU, bahkan menjadi fokus utamanya.
“Kita harus mengakui bahwa saat ini negara belum mampu meng-cover pekerja informal, dan ini adalah kenyataan. Maka mau tidak mau, undang-undang ini harus mampu menjawab kebutuhan tersebut,” tegasnya.
Secara mekanisme politik di DPD, RUU ini sudah dinyatakan selesai dan siap untuk dibahas di DPR.
“Sekarang tinggal bagaimana proses politik di DPR. Maka dari itu, kita berharap hasil kerja DPD ini mendapatkan dukungan dari pemerintah,” katanya.
DPD RI juga telah berupaya secara politik untuk berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah agar RUU ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya kebutuhan dasar masyarakat. RUU ini merupakan usulan inisiatif DPD dan sudah masuk dalam Prolegnas.
Wamafma berharap adanya dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah agar RUU ini dapat menjadi skala prioritas dalam pembahasan ke depan, karena dinilai sebagai kebutuhan mendasar bagi bangsa.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
