Update Hasil Real Count KPU, Ini 7 Caleg DPR Jabar I yang Berpotensi Lolos ke Senayan

bukamata.id – Persaingan perolehan suara sementara Pileg 2024 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil I Jabar yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi dengan kuota 7 kursi semakin sengit.

Dari perolehan suara sementara hasil real count KPU, Rabu (21/2/2024) pukul 14.00 WIB, suara yang masuk baru 54.71% atau 4.915 dari  8984 TPS.

Berdasarkan data dari KPU, ada 125 caleg di dapil I Jabar yang akan memperebutkan 7 kursi DPRD Jabar dari dapil I.

Berdasarkan hasil reals count KPU, ada beberapa Caleg yang berpeluang mendapatkan kursi di DPRD Jabar dam sebagian besar berasal dari Partai Politik besar seperti Golkar, Gerindra, PKS dan PDIP.

1. Golkar

Caleg yang berpeluang mewakili Dapil I Jabar di antaranya merupakan istri dari mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Atalia Praratya yang mewakili partai Golar dengan hasil perolehan paling tinggi dari seluruh Calge Jabar I yaitu 83.743. selain Atalia Golkar berpeluang merain dua kursi Dari Nurul Arifin dengan perolehan 22.869 suara.

2. PKS

Selanjutnya PKS juga berpeluang mendapatkan dua kursi dari hasil perolehan suara Ledia Hanifa Yang mencapai 48.186 ribu dan Haru Suandharu 20.606 suara.

3. Gerindra

Dari partai Gerinda ada Melly Goeslow yang berpeluang mendapatka kursi di Senayan dengan  perolehan suara dengan jumlah 26.519 suara.

4. PDIP

Lalu dari PDIP Junico B.P. Siahaan pun berpeluang mendapatkan kursi DPR di Jabar I dengan perolehan sementara 19.313 suara.

5. NasDem

Yang terakhir yaitu partai NasDem yang berpeluang mendapatkan satu kursi dari hasil perolehan suara Muhammad Farhan yang mencapai 19.563.

Namun perlu diketahui hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

KPU juga menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.