bukamata.id – Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad), M. Adnan Yazar khawatir Indonesia akan menjadi negara yang menjalankan pemerintahan dengan semangat iliberal demokrasi.
Adnan mengungkapkan, ada beberapa ciri atau tanda jika Indonesia mengalami iliberal demokrasi.
“Pertama kecenderungannnya iliberal demokrasi itu penguasanya mengkonsolidasi power di eksekutif. Menumpuk kekuasaan di eksekutif,” ucap Adnan saat memberikan Kuliah Umum Perdana Departemen Hukum Tata Negara Unpad bertajuk ‘Pemilu 2024: Kemunduran Demokrasi?’, Senin (26/2/2024).
“Artinya, legislatif di lemahkan, parlemen dibikin disfungsi, dan mengatasi pengadalin, independensi pengadilannya di overcome sama eksekutif,” tambahnya.
Adnan mengatakan, ada banyak cara untuk mengkonsolidasi kekuasaan di eksekutif. Salah satunya dengan cara memasukan seseorang dalam lingkungan tersebut.
“Misalkan tadi masukin orang di hakim, atau melemahkan parlemen gampang, tarik aja jadi koalisi. Kalau engga mau berkoalisi kasusnya disikat,” ungkapnya.
Namun demikian, pemerintahan dengan iliberal demokrasi tidak bener-benar ingin menjadi totaliterisme atau totalitarian.
“Dia engga bener-bener mau bikin engga ada perlawanan, dia pasti membiarkan ada oposisi di parlemen biar seolah-seolah ini demokratis tapi oposisinya engga bisa ngapa-ngapain selain walkout kalau ada pembahasan,” imbuhnya.
“Kenapa ini dibutuhkan? Karena dengan cara ini pembentukan undang-undang bisa seenaknya. DPR-nya lemah, pengadilan udah kita tuani,” sambungnya.
Menurutnya, alasan salah satu alasa iliberal demokrasi bisa berlanjut lantaran kebebasan sipil dan ekonominya terbatas.
“Kalau kebebasan ekonomi itu soal kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat yang tidak sejahtera adalah masyarakat dependen ke pemerintah, engga punya kebebasan sipil, mungkin dia gampang dimobilisasi. Jadi sangat mudah untuk penguasa maintenance kekuasaanya kalau masyarakat secara ekonomi dependen, secara ekonomi dia engga otonom,” tuturnya.
Selain itu, iliberal demokrasi juga membuat eksekutif yang berkuasa menyalahgunakan resources publik.
“Menggunakan aparat publik disalahgunakan untuk kepentingan dia, untuk mendukung visi misi dia, aparat yang engga sesuai dengan visi misi tinggal diganti orangnya, dimutasi ke kampung, itu sangat mudah bagi pemerintah,” katanya.
Terakhir, iliberal demokrasi bisa terjadi karena adanya pemimpin yang karismatik dan disukai rakyat namun tidak suka saat dikritik.
“Karena dia sukanya adu personal, adu suka engga suka aja. Tapi dibahas programnya masuk akal engga, programnya ngerugiin atau engga itu dia engga mau, yang penting situ suka sama saya, saya adalah patriot negara, saya berkorban demi negara, saya ikhlas orangnya, kan gitu. Cara mainnya gitu karismatik leader yang populis tapi demagog,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
