bukamata.id – Dunia komunikasi publik Indonesia sedang berada dalam fase turbulensi yang unik. Di pusat badai tersebut, berdiri sosok Muhammad Qodari, pria yang kini memegang tongkat komando sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sejak dilantik pada April 2026, Qodari praktis menjadi “wajah dan suara” utama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, langkah awalnya dalam merangkul ekosistem media baru—atau yang sering dijuluki sebagai homeless media—justru memicu gelombang resistensi yang tak terduga di jagat maya.
Polemik ini bermula dari sebuah konferensi pers di Jakarta pada Rabu (6/5). Qodari, dengan visi ambisiusnya, menyampaikan pentingnya merangkul media digital sebagai bagian dari penguatan ekosistem informasi nasional. Niatnya tampak mulia: menjembatani jurang antara narasi pemerintah dengan audiens Gen Z dan Milenial yang lebih banyak mengonsumsi informasi melalui platform media sosial ketimbang koran atau televisi konvensional.
“New media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar agar produknya makin berkualitas seperti media konvensional,” ujar Qodari dengan nada optimis saat itu.
Namun, alih-alih disambut dengan tangan terbuka, pernyataan Qodari justru memantik “kebakaran” di media sosial. Deretan media digital populer yang namanya dikaitkan dengan inisiatif pemerintah ini mendadak kompak menarik garis tegas. Dari narasi santai hingga pernyataan resmi yang formal, mereka menegaskan satu hal: independensi adalah harga mati.
Antara Ambisi Rangkulan dan Benteng Independensi
Respon yang diterima Qodari beragam namun senada. Akun Ngomongin Uang secara tegas menyatakan bahwa mereka bukan mitra pemerintah. Bapak2ID, dengan gaya khasnya yang jenaka namun menohok, hanya menuliskan pesan singkat: “Kaga Ikutan!”. Sementara itu, Big Alpha menegaskan komitmennya untuk tetap independen dalam menyampaikan konten kepada publik.
Guncangan paling keras datang dari Narasi. Media yang didirikan Najwa Shihab ini mengeluarkan pernyataan sikap resmi, menegaskan bahwa mereka tidak tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) dan tidak mengetahui agenda yang dimaksud. Pandemic Talks pun setali tiga uang, membantah keras isu keterlibatan mereka.
Bagi Qodari, reaksi ini mungkin menjadi ujian terberat dalam karier birokrasinya yang melesat cepat. Fenomena ini menunjukkan adanya miskalkulasi dalam membaca psikologi media digital. Di satu sisi, pemerintah ingin melakukan standarisasi informasi; di sisi lain, media digital menganggap “rangkulan” tersebut sebagai potensi kooptasi yang bisa merusak kredibilitas mereka di mata pengikut.
Profil Muhammad Qodari: Sang Arsitek Opini yang Haus Tantangan
Siapa sebenarnya Muhammad Qodari? Mengapa ia diberikan tanggung jawab sebesar ini oleh Presiden Prabowo? Jika menilik rekam jejaknya, Qodari bukanlah pemain baru dalam dunia pemetaan opini publik. Lahir di Palembang pada 15 Oktober 1973, ia adalah seorang intelektual yang menghabiskan puluhan tahun membedah perilaku politik masyarakat Indonesia.
Perjalanan akademiknya mencerminkan kedalaman pemikirannya. Ia menyelesaikan gelar sarjana Psikologi Sosial di Universitas Indonesia, sebuah latar belakang yang memberinya pemahaman tajam tentang bagaimana massa berpikir dan bertindak. Ia kemudian terbang ke Inggris untuk mendalami political behavior di University of Essex, sebelum akhirnya meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016.
Sebelum masuk ke lingkaran dalam kekuasaan, Qodari adalah “panglima” di dunia riset. Namanya identik dengan Indo Barometer (IB), lembaga survei yang ia dirikan pada November 2006. Sebelum itu, ia mengasah taji sebagai Direktur Riset di Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Dengan track record tersebut, Qodari adalah seorang teknokrat komunikasi yang sangat percaya pada data dan pola perilaku.
Kepercayaan Berlapis dari Prabowo
Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Qodari bisa dibilang sebagai salah satu “anak emas” yang mendapat kepercayaan luar biasa. Bayangkan saja, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, ia telah mengalami tiga kali pelantikan untuk jabatan yang berbeda namun saling berkaitan erat dengan pusat kekuasaan.
- Oktober 2024: Dilantik sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan.
- September 2025: Dipromosikan menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
- April 2026: Dipercaya menakhodai Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Prabowo sangat mengandalkan insting strategis Qodari untuk mengelola narasi pemerintah. Bakom sendiri didesain menjadi muara komunikasi yang menyinkronkan pesan-pesan dari Istana ke publik.
“Saya mendapatkan tugas Kepala Bakom ini pelantikan ketiga, untuk saya pribadi selama pemerintahan Pak Prabowo dan rasanya tanggung jawab makin meningkat,” ungkap Qodari sesaat setelah pelantikannya pada 27 April 2026 lalu.
Tugasnya tidak main-main. Ia harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh kuat lainnya seperti Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo. “Kalau nanti dirasakan perlu tambahan lagi yang disebut sebagai jubir, nanti kita ke depan akan evaluasi,” tambahnya, menunjukkan fleksibilitas dalam mengelola tim komunikasi.
Tantangan Menjembatani “Dua Dunia”
Polemik dengan media digital saat ini menjadi cermin dari tantangan besar yang dihadapi Qodari di Bakom. Sebagai seorang doktor ilmu politik yang terbiasa dengan struktur formal dan data survei, ia kini harus berhadapan dengan dunia media baru yang cair, liar, dan sangat sensitif terhadap isu kebebasan berekspresi.
Media digital seperti Narasi, Pandemic Talks, atau Bapak2ID memiliki modal sosial berupa kepercayaan (trust) dari komunitasnya. Bagi mereka, menjadi bagian dari forum yang diinisiasi pemerintah bisa dipandang sebagai “stempel” yang justru menjauhkan mereka dari audiensnya. Inilah yang tampaknya menjadi titik benturan antara visi Qodari untuk “meningkatkan kualitas” dengan realitas di lapangan yang menginginkan “kemandirian”.
Viralnya penolakan ini memberikan pelajaran penting bagi Bakom di bawah kepemimpinan Qodari. Komunikasi pemerintah di era digital tidak lagi bisa bersifat top-down atau sekadar ajakan formal dalam sebuah forum. Media digital memiliki ekosistemnya sendiri, dan mereka membuktikan bahwa mereka mampu menciptakan gelombang opini tandingan hanya dalam hitungan jam.
Menatap ke Depan: Evaluasi dan Strategi Baru
Meski diterpa kritik tajam, Qodari dikenal sebagai sosok yang tangguh dan analitis. Kegaduhan ini kemungkinan besar akan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Bakom. Apakah strategi “merangkul” akan diubah menjadi “kolaborasi berbasis isu”, ataukah pemerintah akan tetap pada jalur standarisasi namun dengan pendekatan yang lebih halus?
Satu hal yang pasti, Muhammad Qodari tetap menjadi figur sentral dalam desain komunikasi politik Indonesia saat ini. Dengan latar belakang psikologi sosial dan ilmu politik yang kuat, ia memiliki perangkat intelektual yang cukup untuk menavigasi krisis ini. Namun, tantangan terbesarnya bukan lagi sekadar membaca hasil survei, melainkan bagaimana memenangkan hati dan pikiran para pegiat media baru yang skeptis terhadap kekuasaan.
Di tengah derasnya polemik, publik kini menunggu langkah catur berikutnya dari Sang Kepala Bakom. Apakah ia akan mampu meredam ketegangan ini dan membangun jembatan komunikasi yang sesungguhnya, ataukah jarak antara pemerintah dan media digital akan semakin lebar? Waktu—dan tentu saja, kelihaian strategis Qodari—yang akan menjawabnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
