bukamata.id – Dua fraksi di DPRD Jawa Barat, yaitu Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan pandangan umum terkait Ranperda APBD Jawa Barat 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis lalu.
Berbagai isu strategis sektor pendidikan, pesantren, serta proyeksi pendapatan daerah menjadi perhatian utama.
Anggota Fraksi PKB, Lillah Sahrul Mubarok, menegaskan pentingnya penguatan pesantren sekaligus perlindungan terhadap kesejahteraan guru ngaji.
Menurutnya, pesantren merupakan pusat pembentukan karakter dan pilar peradaban sehingga membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah.
Ia menekankan perlunya perbaikan sarana dan prasarana pesantren, peningkatan fasilitas asrama, ruang belajar, hingga pengembangan laboratorium vokasi bagi santri.
“Insentif bagi ustaz, guru ngaji, dan tenaga pendidik keagamaan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/11/2025).
Lillah juga meminta pemerintah memastikan keberlanjutan insentif bagi ustaz, guru ngaji, dan tenaga pendidik keagamaan, yang selama ini menjadi penopang kegiatan pendidikan berbasis pesantren.
Selain itu, ia menyoroti dampak hilangnya BPMU terhadap tunjangan guru swasta. PKB mendesak Pemprov Jawa Barat mencari skema pembiayaan alternatif agar insentif guru tetap berjalan.
Terkait kekurangan guru BK, Lillah mendorong penambahan formasi serta peningkatan kompetensi untuk mendukung pendidikan karakter dan kesehatan mental siswa.
Sementara itu, pandangan umum Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Jenal Arifin. Demokrat menyoroti proyeksi pendapatan daerah dalam APBD 2026 yang mencapai Rp28,78 triliun, dengan belanja daerah sebesar Rp28,49 triliun.
Target PAD sebesar Rp18,85 triliun, pendapatan transfer Rp9,90 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp23,86 miliar dinilai masih perlu diperkuat.
Demokrat mencatat adanya penurunan target di beberapa pos pendapatan dan meminta pemerintah meningkatkan akurasi data pajak serta optimalisasi potensi PAD.
Jenal menegaskan bahwa APBD Jawa Barat 2026 harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prioritas belanja daerah, lanjutnya, harus diarahkan pada infrastruktur dasar, pelayanan publik, pangan, kesehatan, pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
