bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah konkret untuk melindungi para pekerja informal di tengah situasi sosial yang memanas. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa pihaknya mengalokasikan dana sekitar Rp 60 miliar untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi wujud nyata perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini kerap terpinggirkan dari jaminan ketenagakerjaan.
“Anggarannya bertahap. Kami kan hari ini sekitar sisa empat bulan. Berarti kan kalau sisa empat bulan, kurang lebih kami siapin Rp 60 miliar-lah. Rp 60 miliar kami siapin,” ujar Dedi di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).
Dedi menjelaskan, penerima manfaat program ini adalah para pekerja informal, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), petani, nelayan, kuli panggul, hingga pedagang asongan. Besaran iuran asuransi yang ditanggung mencapai Rp 201.000 per orang setiap tahunnya, dengan pola pembiayaan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pihak swasta seperti aplikator transportasi daring.
“Kami rencananya ingin dikerjasamakan. Misalnya ada yang kerja sama dengan bupati dan wali kota, tetapi saya juga mau ajak kerja sama dengan aplikator dari ojek online,” jelasnya.
Ia menekankan, perlindungan ini sangat penting mengingat banyak pekerja informal harus menanggung sendiri biaya pengobatan ketika mengalami kecelakaan kerja. Dedi bahkan menuturkan kisah seorang pengemudi ojek yang harus kehilangan kaki tanpa adanya perlindungan jaminan.
“Nah nanti itu sudah di-cover oleh asuransi kecelakaan kerja, termasuk kaki palsunya. Kemudian selama dia di rumah sakit, itu ada pengganti penghasilan,” katanya.
Program ini, sambung Dedi, sejatinya sudah ia pikirkan sejak masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Kini, ia berharap skema tersebut dapat dijalankan serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, ia menegaskan tidak akan memberikan tambahan alokasi dana bagi daerah yang enggan ikut berkolaborasi.
“Kalau bupati wali kotanya tidak mau kerja sama, saya enggak akan berikan pada daerah itu. Nanti kalau rakyatnya protes, tanya bupati wali kotanya kenapa enggak mau kerja sama,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
