bukamata.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bandung Barat dan Aliansi Aktivis Antikorupsi Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD dan Bupati Bandung Barat pada Senin (13/10/2025) sore.
Dalam aksinya, mereka menuntut DPRD dan Pemkab agar segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, praktik jual beli jabatan, serta penyalahgunaan anggaran di lingkungan pemerintahan eksekutif maupun legislatif.
Koordinator aksi, Asep Herna, menyatakan bahwa langkah ini merupakan peringatan keras agar para pejabat tidak membiarkan birokrasi dikuasai oleh kelompok yang bermain dalam pengelolaan anggaran.
“Kami tidak ingin Bandung Barat hancur karena praktik korupsi dan mutasi sewenang-wenang. DPRD harus bertindak,” tegas Asep di tengah orasi.
Para demonstran membawa 13 poin tuntutan utama yang menyoroti dugaan pelanggaran etik, penyimpangan kebijakan anggaran, dan jual beli jabatan.
Pertama, mereka mendesak DPRD membentuk Tim Khusus Etik dan Integritas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran anggota DPRD berinisial DAM, serta menonaktifkan yang bersangkutan selama proses pemeriksaan.
Kedua, DPRD diminta menggunakan hak interpelasi dan angket untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran oleh Sekretaris Daerah AZ dan pihak terkait, serta mendorong dilakukannya audit investigatif oleh BPK dan KPK.
Ketiga, massa mendesak aparat menuntaskan dugaan defisit fiktif lebih dari Rp500 miliar dalam penyusunan APBD 2023–2025 yang disinyalir berisi angka pendapatan palsu.
Keempat, mereka meminta penyelidikan terhadap praktik “pokir siluman” yang dilakukan anggota DPRD melalui penitipan proyek dan anggaran.
Kelima, massa meminta perlindungan bagi ASN yang berintegritas serta penghentian segala bentuk intimidasi terhadap aparatur yang menolak manipulasi anggaran.
Keenam, mereka mendesak pencopotan Sekda yang dituding sebagai aktor utama penyimpangan dan mutasi pejabat.
Ketujuh dan kedelapan, massa menolak mutasi pejabat di lima dinas besar — Pendidikan, Kesehatan, PUTR, Kominfo, dan DPMTSP — yang dianggap sarat kepentingan politik dan intervensi pihak luar.
Kesembilan dan kesepuluh, mereka meminta audit menyeluruh terhadap proyek pengadaan 2023–2025 serta transparansi penggunaan dana DIF Stunting senilai Rp5,4 miliar, yang dinilai rawan penyalahgunaan.
Kesebelas, massa menuntut pemberantasan mafia jabatan dan proyek yang dianggap mengendalikan mutasi dan pengadaan di lingkungan Pemkab.
Keduabelas, mereka mendesak Bupati Jeje Ritchie Ismail bertindak tegas dengan mencopot staf bupati berinisial R, yang disebut menghambat komunikasi antara kepala dinas dan pimpinan daerah.
Ketigabelas, mereka menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk menyelidiki dugaan korupsi, mutasi sewenang-wenang, dan pembusukan birokrasi di Bandung Barat.
“Kami siap kawal perubahan demi rakyat. KBB tidak akan bangkit jika mutasi dan anggaran masih dikendalikan mafia,” ujar Asep dengan lantang.
Tuntutan massa diterima langsung oleh Asisten III Setda Bandung Barat, Rini Sartika. Di hadapan peserta aksi, Rini berkomitmen untuk menyampaikan seluruh aspirasi kepada Bupati Jeje Ritchie Ismail yang berhalangan hadir.
“Ada 13 tuntutan yang tertulis. Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini insyaallah akan kami tindaklanjuti ke pak Bupati Bandung Barat,” kata Rini.
“Pegang kata-kata saya. Akan kami sampaikan kepada pak Bupati,” lanjutnya menegaskan.
Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Para demonstran menyatakan akan terus mengawal proses ini dan menekan DPRD agar menindaklanjuti seluruh tuntutan secara terbuka.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
