bukamata.id – Pemprov Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor untuk memperkuat kapasitas fiskal. Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan di sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna, menyampaikan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menetapkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun.
Menurut Asep, anggaran tersebut akan difokuskan pada penguatan sektor kesehatan, infrastruktur publik, pendidikan, pangan, lingkungan, serta perumahan, sejalan dengan misi Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Asep menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan perangkat organisasi daerah (OPD) lainnya untuk merumuskan langkah strategis dalam menentukan prioritas penguatan pendapatan daerah. Salah satu contohnya adalah pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar terkait aset strategis daerah, termasuk meninjau kembali skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha terkait.
“Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pendapatan daerah, termasuk perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari jalan keluar agar pendapatan daerah tetap optimal di tahun depan,” ujar Asep.
“Bersama OPD lain juga membahas berbagai hal, mulai investasi, serapan tenaga kerja dan lain-lain. Semua memiliki pemahaman bahwa kinerja yang dilakukan di OPD akan saling berkaitan, meskipun secara teknis pekerjaan punya jalur dan tanggung jawab sendiri-sendiri,” ia menambahkan.
Selain itu, peningkatan pendapatan juga dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan stimulus dan dana transfer yang proporsional. Tidak hanya soal dana transfer, pembahasan juga mencakup dinamika dana bagi hasil dengan potensi penurunan sekitar Rp600 miliar per tahun.
Mengenai realisasi pendapatan tahun ini, Asep menjelaskan bahwa data yang diterima masih terus berjalan hingga akhir 2025. Semua akan disampaikan, termasuk evaluasi menyeluruh terkait tantangan yang dihadapi selama tahun 2025.
“Tahun ini ada banyak tantangan yang terjadi tidak hanya di Jawa Barat, hampir semua daerah menghadapinya. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika kebijakan nasional,” ujar Asep.
“Belum lagi situasi industri otomotif skala nasional yang juga penuh tantangan. Tapi, apapun itu, fokus kami tentu bagaiman beradaptasi dan mencari cara agar pendapatan daerah bisa maksimal di tahun depan,” ia melanjutkan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
