bukamata.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat menitikberatkan strategi meraih bonus demografi dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025-2045.
Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan perumusan dokumen RPJPD dengan menggaet berbagai stakeholder untuk mendapatkan masukan terutama terkait bonus demografi.
Menurut Iendra, Jawa Barat akan mendapatkan bonus demografi pada 2030 mengingat jumlah penduduk usia produktif akan mengalami lonjakan atau berkisar 60%.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat menargetkan pendapatan per kapita penduduk pada 2045 mencapai 22 US$.
Terkait bonus demografi tentu itu tidak mudah diraih, mengingat Jawa Barat masih berjuang dengan sejumlah persoalan makro.
Pertama kemiskinan dan giri rasio yang masih tinggi, kemudian laju pertumbuhan ekonomi tinggi namun belum berkualitas.
“Kita pertumbuhan ekonomi di angka 5%, tapi masih belum bisa disebut berkualitas karena angka pengangguran masih nomer 1 di Indonesia,” ujar Iendra.
Namun demikian, Iendra sudah menyusun 8 tantangan Jawa Barat dalam meraih bonus demografi dalam 20 tahun ke depan.
Pertama, urusan indikator makro yang butuh perbaikan dimana angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tinggi.
Kedua, dalam rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) 2022-2042 ada pertambahan luas wilayah dengan masuknya kawasan laut.
“Dulu RT/RW hanya ada daratan, tapi dengan UU Cipta Kerja sekarang ada penambahan 12 mil laut atau sekitar 5,3 juta hektar. Tapi kewenangan kita menggali potensi laut, misalkan menemukan sumur gas, itu masih di Pusat,” tuturnya.
Ketiga, soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan menurutnya akan mengubah arah ekonomi Jawa Barat ke depan, dimana Jakarta hanya akan menjadi Daerah Khusus.
“Kegiatan ekonomi apa yang bisa kita dapat? Tapi dengan adanya kereta cepat berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung, nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun artinya peluang ekonoi akan keluar dari Jakarta,” tuturnya.
Keempat, soal daya dukung tampung dan ketahanan pangan dimana Jawa Barat akan menghadapi isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan mekanisme transisi energi.
Kelima, jumlah penduduk akan semakin bertambah dimana pada 2045 diperkirakan jumlah penduduk Jawa Barat akan mencapai 56,8 juta jiwa.
Keenam, tantangan di sektor digitalisasi dan hi-tech lewat implementasi dan dampaknya.
“Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan. Saat ini kabupaten kota itu sektor PAD-nya cuma 30% sisanya mengandalkan dana bagi hasil dan transfer dari pusat,” katanya.
Ketujuh, urusan sosial dan budaya, dimana tradisi dan modernisasi akan berbenturan, urbanisasi dan preservasi kawasan rural.
Kedelapan, tantangan ada pada penataan daerah otonomi lewat pembentukan kabupaten kota baru.
“Kami menargetkan 9 DOB dan 37 kabupaten kota masuk masterplan Jawa Barat, tapi sekarang masih moratorium,” paparnya.
Iendra memaparkan RPJPD 2025-2045 penting untuk menjadi pegangan arah pembangunan pemimpin Jawa Barat ke depan.
Menurutnya Bappeda Jabar mengedepankan inovasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah terutama dalam menggaet potensi bonus demografi.
“RPJPD ini untuk masyarakat Jawa Barat bukan untuk Bappeda,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
