bukamata.id – Titik terang atas polemik ribuan calon siswa yang tersingkir dari ketatnya persaingan masuk SMA/SMK negeri di Jawa Barat akhirnya mulai kelihatan. Pemerintah daerah sepakat menggunakan jalur penyelamat berupa skema Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) demi mengamankan hak belajar para murid.
Namun, di balik layar kesepakatan tersebut, riak kecurigaan justru ditiupkan oleh Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat. Mereka blak-blakan mempertanyakan dari mana asal-usul dana subsidi sebesar Rp2,7 juta per tahun untuk tiap siswa tersebut. Pasalnya, pos anggaran bernilai jumbo ini terindikasi gaib alias belum terdaftar dalam dokumen resmi APBD Murni 2026.
Kekhawatiran terbesar para pengelola sekolah adalah jika Pemprov Jabar nekat mengambil jalan pintas dengan menggerogoti atau memindahkan pagu anggaran yang sebenarnya hak milik siswa miskin.
“Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sekarang apakah anggaran untuk SSK ini sudah dianggarkan atau belum? Setahu saya bahwa di dalam APBD murni, berdasarkan informasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dianggarkan itu hanya baru beasiswa siswa miskin dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM),” buka Ketua FKSS SMA Jabar, Ade Hendriana, Senin (22/6/2026).
Skema Rp2,7 Juta Dikabarkan Bakal Dicicil Dua Kali
Sesuai cetak biru kebijakan, Pemprov Jabar berniat mengalihkan calon murid baru (CMB) yang gagal masuk negeri ke sekolah swasta mitra dengan jaminan biaya pendidikan total Rp2,7 juta. Angka tersebut mencakup subsidi uang pangkal (DSP) sebesar Rp1,5 juta dan sokongan SPP bulanan senilai Rp100 ribu selama satu tahun penuh.
Sayangnya, implementasi di lapangan terancam berjalan tersendat. Ade membeberkan informasi internal yang ia terima bahwa dana bantuan tersebut tidak akan digelontorkan sekaligus, melainkan dicicil dua tahap hingga tahun depan.
“Dari Rp 2,7 juta itu berdasarkan informasi bahwa ini akan dibayarkan setengahnya dulu. Artinya 50 persen di tahun ini, di tahun 2026, sisanya di tahun berikutnya,” ungkap Ade cemas.
Wanti-wanti Jangan Senggol Jatah Siswa Miskin
Kondisi keuangan daerah yang tampak belum stabil ini memicu alarm waspada dari kalangan pendidik swasta. FKSS mendesak dengan keras agar skema transisi ini jangan sampai mengorbankan hak-hak kelompok masyarakat paling rentan yang berada di kategori KETM.
“Tentunya saya berharap nanti jangan sampai anggaran untuk beasiswa yang tidak mampu ini digunakan untuk anggaran SSK. Itu tentunya akan berdampak kepada siswa-siswa atau peserta didik yang nantinya akan menerima beasiswa tersebut,” pintanya dengan tegas.
Guna mengantisipasi terjadinya tumpang tindih anggaran yang berpotensi memicu konflik sosial baru, Ade meminta jajaran legislatif di DPRD Jawa Barat untuk memasang mata dan mengawal penuh jalur distribusi uang negara ini.
“Ya mudah-mudahan nanti saya minta kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi dan mengawal anggaran dari pada untuk SSK ini, jadi terpisah. Ada anggaran untuk SSK dan anggaran untuk beasiswa tetap ada,” sambung dia.
Ratusan Sekolah Lolos Verifikasi, Dapat Lampu Hijau dari Yayasan
Meski menaruh curiga pada sisi pembiayaan, FKSS secara kelembagaan menegaskan tidak akan memboikot program ini. Mereka tetap berkomitmen menandatangani Naskah Komitmen Bersama demi menyelamatkan nasib masa depan anak didik.
“Tentunya terkait dengan SSK ini, kita selaku pelaksana teknis sangat menyambut baik dan mendukung, apalagi program ini adalah program yang berpihak kepada sekolah swasta. Tentunya untuk memperluas akses pendidikan, kemudian juga untuk pemberdayaan sekolah swasta,” aku Ade jujur.
Sejauh ini, tren dukungan dari sektor swasta terus merangkak naik. Sebanyak 879 sekolah swasta tercatat sudah lolos kurasi tim verifikasi dan resmi masuk ke dalam ekosistem SSK, bertambah signifikan dari jumlah awal yang berada di angka 751 sekolah.
“Berdasarkan data yang kami terima kemarin, bahwa jumlah sekolah swasta kerja sama itu ada 879. Artinya, dari kemarin (sekitar) 751 itu sudah bertambah lagi. Tentunya sekolah-sekolah swasta yang ikut SSK ini adalah sekolah-sekolah yang sudah lolos melalui tahap verifikasi dari cabangnya masing-masing,” jabar Ade.
Terkait kuota tampung per kelas untuk murid baru limpahan ini, Ade menyerahkan kendali sepenuhnya pada kebijakan internal dan daya tampung infrastruktur masing-masing sekolah, setelah dipastikan mengantongi izin operasional penuh dari pihak yayasan pengelola.
“Tentunya verifikasi itu kan salah satu persyaratannya ada pernyataan atau izin dari yayasan. Yayasan mengizinkan, jadi sekolah-sekolah yang ada di sini, 879 sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang sudah dapat izin dari yayasan,” pungkasnya menutup pembicaraan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
