bukamata.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan mencetak rekor baru dalam sejarah keuangan negara. Ketua DPR RI Puan Maharani membocorkan bahwa besaran alokasi belanja yang bakal dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto diperkirakan hampir menembus angka Rp 4.000 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memimpin Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Parlemen, Senayan.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” kata dia dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu tak menampik betapa fantastisnya estimasi angka dalam postur anggaran nasional tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa instrumen APBN sejatinya merupakan manifestasi keputusan politik dalam menyalurkan sumber daya negara ke program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tuturnya.
Lonjakan Postur Anggaran dalam Dua Dekade
Guna memberikan gambaran mengenai besarnya kapasitas fiskal Indonesia saat ini, Puan membeberkan dinamika akumulasi APBN selama lebih dari 20 tahun terakhir. Jika ditakar sejak era milenium, porsi belanja negara mengalami lompatan sangat signifikan.
“Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun; tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun; dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000,”ungkapnya.
Untuk alokasi 2027 kelak, DPR menyoroti sejumlah program strategis yang wajib dituntaskan secara terintegrasi. Fokus pembangunan tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan mutu pendidikan serta kesehatan, hilirisasi industri, penyediaan infrastruktur dan perumahan, hingga pemberdayaan ekonomi desa guna menekan angka kemiskinan.
Empat Catatan Kritis DPR untuk RAPBN 2027
Dalam pengawasan serta pembahasan anggaran mendatang, DPR RI menitikberatkan empat prinsip utama yang harus dipenuhi pemerintah:
- Penerimaan Negara yang Adil: Pengumpulan pendapatan nasional tidak boleh sampai menggerus daya beli masyarakat maupun mematikan iklim dunia usaha.
- Belanja Berkualitas: Penyerapan anggaran harus berorientasi pada hasil nyata (result-oriented) dan tepat sasaran.
- Pengelolaan Utang yang Hati-Hati: Rasio defisit serta pembiayaan harus dikendalikan secara rasional demi menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.
- Pemerataan Transfer Daerah: Dana alokasi daerah wajib dipastikan memperkuat sektor pelayanan publik dan ekonomi lokal.
Secara khusus, Puan menyoroti agar pengelolaan utang tidak menjadi bumerang bagi masa depan bangsa.
“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,”lanjutnya.
Ia memungkas dengan menekankan bahwa indikator keberhasilan APBN bukanlah seberapa megah deretan angka yang diumumkan, melainkan sejauh mana postur anggaran itu sanggup menghadirkan perbaikan kesejahteraan nyata di tengah masyarakat.
“Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
