bukamata.id – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengungkap dugaan penyebabnya langkanya peredaran beras premium di supermarket atau swalayan. Kondisi ini sudah berjalan dari sebelum hingga sesudah memasuki bulan Ramadan 1445 Hijrah.
Berdasarkan pantauan di beberapa supermarket di Kota Bandung, seperti wilayah Ciwastra dan Antapani, beras premium memang tidak ada sejak 9-12 Maret 2024. Namun, untuk penjualan di pasar tradisional seperti di Kiaracondong beras jenis premium masih ada dengan harga yang tergolong naik.
Menurut Bey, beras di toko modern langka karena begitu datang stok beras masyarakat langsung membeli banyak.
“Jadi begitu beras masuk swalayan, langsung habis diserbu masyarakat. Makanya harusnya ada solusi lebih permanen. Ini kadang kan dikirim itu beberapa kali, dan ada masalah di distribusi center. Jadi begitu datang sedikit langsung habis,” ucap Bey, Rabu (13/3/2024).
Disinggung soal dugaan adanya permaian dari distributor beras premium, Bey mengatakan hal itu akan menjadi urusan aparat penegak hukum. Namun, pihaknya meminta agar masyarakat tetap membeli beras dengan sewajarnya dan tidak panik buying ketika beras masuk swalayan.
“Kalau dugaan ada permainan atau apa, itu kami serahkan pada aparat berwajib, yang penting masyarakat jangan panik sekali stok beras dari Bulog masih ada,” ungkapnya.
Disinggung kaitannya dengan defisit beras, Bey memastikan hal itu tidak berkaitan. Menurutnya, stok beras di Jabar masih aman hingga Idulfitri 2024 ini.
“Kita enggak defisit, justru stoknya aman sekali hingga lebaran. Jadi kondisinya saat ini itu, masyarakat ingin dapat beras lebih murah dan harusnya gak boleh panik buying, sesuaikan dengan kebutuhan saja,” katanya.
Bey sudah memikirkan beberapa solusi yang akan diterapkan untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan beras premium di swalayan. Salah satunya dengan Operasi Pasar Murah (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
“Kalau untuk solusi jangka pendek, kami akan berkoordinasi dengan Bulog untuk memenuhi penyediaan di ritel. Kalau pasar murah itu kabupaten dan kota juga harusnya bisa ikut menggelar lebih masif, tapi harus sesuaikan anggaran apakah mencukupi atau tidak,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
