bukamata.id– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat (Jabar) menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 berpotensi mengalami kenaikan hingga empat persen.
Kepala Disnakertrans Jabar, Teppy Wawan Dharmawan mengatakan, Pemprov Jabar dipastikan akan menggunakan aturan PP 51 tahun 2023 dalam melakukan perhitungan UMP. Rumus dan formula yang dilakukan juga akan mengekor pada keputusan pemerintah. Dan potensi kenaikan empat persen bisa saja terjadi.
“Menurut saya bisa gitu loh sampai ke 4 persen juga bisa dengan formula itu. Kalau dimaksimalkan semuanya dari segi hitungan anggap saja alfanya disimpan di 0,3 begitu ya nah itu bisa masuk hanya memang saya belum menemukan Kemungkinan kalau lebih dari 5 persen,” jelasnya.
Kenaikan empat persen tersebut berpotensi terjadi berdasarkan perhitungan dari Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
“Kalau disimulasikan bisa sampai 4 persen menurut saya. Memang sangat tergantung kan dia faktor pengali si pertumbuhan ekonomi itu kalau semuanya dilihat secara simulasi sih masih mungkin,” ujar Teppy di Gedung Sate, Selasa (14/11/2023).
Teppy melanjutkan, persoalan UMP akan dibahas terlebih dahulu bersama dengan seluruh anggota dewan pengupahan.
“Hari ini saya masih belum untuk publik dulu, sekarang tahapan dulu, dan sudah masuk ke wilayah lingkungan pembahasan di dewan pengupahan kan masalahnya begitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, penetapan upah UMP dan UMK 2024 akan mengikuti aturan baru dari pemerintah pusat. Formula rumus yang digunakan juga akan dilakukan sesuai aturan.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini