bukamata.id – Pengelolaan pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 mendapat sorotan positif dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Menurut Tito, capaian ini mencerminkan keberhasilan Pemprov Jabar dalam menerapkan kebijakan anggaran yang terukur dan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Deni Zakaria, menyatakan apresiasi ini merupakan hasil dari kerja bersama berbagai unsur, termasuk bimbingan langsung dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
“Pengelolaan pendapatan memang jadi tanggung jawab kami, tapi hasil maksimal yang diraih sejauh ini adalah buah dari kolaborasi, termasuk partisipasi aktif para wajib pajak,” ungkap Deni.
Ia menekankan pentingnya menjaga relevansi program-program yang dijalankan agar tetap menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus sejalan dengan arahan pimpinan.
“Saat ini kami fokus pada program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Evaluasi terus dilakukan agar program yang digulirkan Pak Gubernur sejak Maret hingga akhir Juni ini dapat memberi manfaat optimal,” ujarnya.
Berdasarkan data per akhir April 2025, total 1.701.288 kendaraan telah memanfaatkan program pemutihan, terdiri dari 1.405.807 unit roda dua dan 295.481 unit roda empat.
Meski mendapat apresiasi nasional, Deni mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak terlena. Menurutnya, pengakuan tersebut harus dijadikan bahan bakar semangat untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik.
“Ini buah dari kerja kolektif. Peran dan perhatian Pak Gubernur sangat besar. Kita harus jadikan ini sebagai motivasi, bukan kepuasan,” tegasnya.
Apresiasi dari Mendagri disampaikan dalam Rakornas Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah. Dalam kesempatan itu, Tito menyebut Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah tertinggi di Indonesia.
Data per 2 Mei 2025 mencatat realisasi belanja Pemprov Jabar mencapai 21,91%, sedangkan pendapatan berada di angka 32,94%. Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal yang sehat dan kehadiran anggaran cadangan untuk kebutuhan darurat.
“Jawa Barat patut diapresiasi. Kinerja mereka sangat menonjol, bahkan melebihi provinsi lain. Ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan sistem yang bekerja dengan baik,” ujar Tito.
Sementara itu, akumulasi belanja daerah seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp88,74 triliun hingga 30 April 2025, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang menyentuh angka Rp102,1 triliun.
Jabar sendiri menjadi satu dari tiga provinsi dengan realisasi pendapatan di atas 30%, jauh di atas rata-rata nasional yang tercatat 24,33% untuk pendapatan dan 15,02% pada belanja.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
