bukamata.id – Isu dugaan renggangnya komunikasi di pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Purwakarta semakin menguat setelah komentar Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, viral di media sosial.
Dikutip dari Instagram @urangpurwakarta.id yang membahas evaluasi satu tahun kepemimpinan daerah, akun @abangijo.hapidin secara terbuka mempertanyakan keterlibatannya dalam pemerintahan.
Dalam komentarnya, ia menyebut sejak dilantik hingga saat ini dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan strategis. Ia bahkan menantang publik untuk mengecek media sosial Bupati guna memastikan apakah ada dokumentasi kebersamaan atau diskusi bersama dirinya.
“Dimulai dilantik sampai detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan,” tulisnya. Ia bahkan menantang publik untuk memeriksa media sosial Bupati, apakah ada dokumentasi kebersamaan atau diskusi strategis bersama dirinya.
Tak berhenti di situ, dalam komentar terpisah ia juga mengajak langsung Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, untuk bergabung dalam ruang diskusi tersebut dengan menyebut akun resminya.
Hasil Polling: 35% Tidak Puas, 42% No Comment
Sebagai informasi, unggahan tersebut turut memuat hasil polling terhadap 2.836 responden terkait satu tahun kinerja duet kepemimpinan Purwakarta.
Hasilnya menunjukkan evaluasi yang beragam:
- 23% responden menyatakan puas
- 35% menyatakan tidak puas
- 42% memilih no comment
Tingginya angka “no comment” dinilai sebagai indikator bahwa sebagian besar publik masih menahan penilaian dan menunggu perkembangan lebih lanjut.
Sejumlah pakar pemerintahan daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah harus harmonis agar roda pemerintahan berjalan optimal. Tanpa komunikasi yang solid, kebijakan strategis berpotensi tersendat.
Komentar Warganet: Kritik Tajam hingga Renungan Moral
Kolom komentar pun dipenuhi berbagai reaksi. Sebagian warganet menilai situasi ini mencerminkan kurangnya sinergi di internal pimpinan.
Salah satu akun menulis dalam bahasa Sunda bahwa yang satu terlihat sibuk membuat konten tanpa kejelasan output, sementara yang lain dinilai turun langsung ke warga dan berbagi ilmu. Komentar ini secara implisit membandingkan gaya kepemimpinan keduanya.
“Nu hiji @omzein_bupatiaing riweuh ngonten teu paruguh outputna kamana rek kumaha ieu pamimpin teh, nu hiji deui @abangijo.hapidin ngebon aya alusna ka warga lah mere elmu,” tulis akun @moc***
Akun lain menulis refleksi yang lebih panjang dan bernada serius. Ia menyebut jika masing-masing pemimpin berjalan sendiri, sulit bagi Purwakarta untuk melejit seperti kota-kota lain di Jawa Barat. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah rakyat yang memiliki tanggung jawab moral, bahkan hingga akhirat.
“Klu Pemimpinnya masing-masing mau bagaimana Purwakarta bisa melejit seperti kota2 yang lain di Jawa Barat. Bahan renungan untuk Pak Bupati dan WaBup untuk ambil langkah yang terbaik karena Bapak2 sudah dipilih Rakyat Purwakarta tanggung jawab dunia akhirat untuk Bapak2 berdua. Klu kita perhatikan sudah pemandangan biasa terpilih bukan tambah solid sejalan seia sekata malah yang nampak masing-masing,” tulis akun @her***
Tak kalah menarik, ada pula komentar yang menyebut bahwa fenomena wakil kepala daerah yang tidak satu panggung bukanlah hal baru, bahkan sudah terjadi sejak era sebelumnya. Pernyataan ini memperluas diskusi bahwa persoalan harmonisasi bukan sekadar isu personal, tetapi bisa jadi pola yang berulang dalam dinamika politik lokal.
Dari Pelantikan hingga Polemik
Sebagaimana diketahui, Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin resmi dilantik untuk masa jabatan 2025–2030 oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Usai pelantikan, keduanya mengikuti serah terima jabatan di Gedung DPRD Purwakarta. Saat itu, publik berharap duet tersebut mampu menghadirkan kepemimpinan yang solid, kolaboratif, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Namun satu tahun berjalan, dinamika di media sosial justru membuka ruang spekulasi tentang hubungan komunikasi di internal pemerintahan.
Publik Menunggu Kepastian
Situasi ini menempatkan masyarakat sebagai penonton sekaligus penilai. Data polling menunjukkan belum adanya kepuasan dominan, sementara komentar warganet mencerminkan kegelisahan kolektif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati maupun Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait pernyataan yang beredar.
Kini publik menanti langkah konkret. Apakah akan ada klarifikasi terbuka? Apakah komunikasi internal akan diperbaiki? Atau polemik ini akan menjadi ujian kedewasaan politik bagi kedua pemimpin?
Yang pasti, masyarakat Purwakarta berharap fokus utama tetap pada pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga, bukan pada tarik-menarik dinamika internal di pucuk pimpinan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
