bukamata.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh pemda di 27 kabupaten/kota meraih Indeks Reformasi Birokrasi 2025 dengan predikat minimal A.
Predikat ini menunjukkan birokrasi yang bersih, akuntabel, melayani, dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
Jabar Perkuat Peran Asisten Administrasi Umum
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jabar memperkuat peran para asisten administrasi umum melalui Forum Asistensi Daerah Bidang Administrasi Umum Se-Jawa Barat Tahun 2025 yang digelar di Bale Dewa Niskala, Kabupaten Garut, Selasa (26/8/2025).
Asisten administrasi umum dituntut menjadi pejabat yang memahami reformasi birokrasi sekaligus penggerak pencapaian indikator makro pembangunan.
Reformasi Birokrasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jabar, Kusmana Hartadji, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya soal administrasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif, maka anggaran, kebijakan, dan pelayanan publik akan lebih tepat sasaran. Dampaknya terlihat pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.
Capaian Reformasi Birokrasi 2024 di Jabar
Kusmana menyampaikan, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Jabar 2024 cukup menggembirakan. Nilai rata-rata kabupaten/kota mencapai 84,02 poin, naik 8,41 poin dibanding tahun sebelumnya.
Dari 27 kabupaten/kota di Jabar:
- 23 daerah sudah meraih predikat A.
- 4 daerah masih berada di predikat BB.
“Target kita tahun 2025 adalah seluruh kabupaten/kota mendapatkan predikat minimal A,” tegas Kusmana.
Surabi 3.0, Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Digital
Untuk mendukung pencapaian target, Pemprov Jabar mengembangkan Surabi 3.0 (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi).
Aplikasi ini digunakan untuk mengevaluasi implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah pada periode Juli 2025 – Februari 2026.
“Asisten administrasi umum bertanggung jawab melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi di perangkat daerah, sekaligus menjadi motor penggerak koordinasi agar tidak ada disparitas antarwilayah,” jelas Kusmana.
Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif, Jawa Barat optimistis mampu mewujudkan target reformasi birokrasi sekaligus mendukung pencapaian pembangunan daerah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
