bukamata.id – Pemerintah China tampak berusaha mengambil hati rakyat Indonesia di tengah memanasnya polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Di saat isu beban keuangan proyek kian menggelinding liar, Beijing memilih nada diplomasi yang lembut dan menenangkan.
Melalui pernyataan resmi pada Senin (20/10/2025), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa proyek kerja sama besar ini tidak semata-mata soal utang, tetapi juga manfaat sosial dan pembangunan jangka panjang.
“Ketika menilai proyek ini, kita juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan pengembalian sosial secara menyeluruh, bukan hanya indikator ekonomi atau keuangan semata,” kata Guo di Beijing.
Guo menyebut, sejak dioperasikan dua tahun lalu, jalur kereta cepat Jakarta–Bandung telah memberikan manfaat nyata.
“Proyek ini telah mempertahankan operasi yang aman, lancar, dan tertib. Hingga kini, Whoosh telah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang,” ujarnya. Ia menambahkan, proyek itu juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui.
Nada pernyataan Guo terdengar seperti bentuk damage control diplomatik: berusaha meredam gejolak opini publik di Indonesia yang mulai memandang proyek ini sebagai “beban utang yang tak berkesudahan.”
Utang Membengkak, China Coba Menenangkan
Kekhawatiran publik Indonesia mencuat setelah Lembaga Pengelola Investasi (INA) atau Danantara mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memutuskan solusi akhir terkait utang proyek Whoosh kepada China sebelum akhir tahun ini.
Diketahui, bunga utang proyek tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan operasional Whoosh belum menutupi biaya bunga. Dalam situasi seperti itu, China mencoba tampil sebagai mitra yang “bersahabat”.
“China siap terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan proyek ini dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia,” ujar Guo.
Pesan itu seperti upaya halus Beijing untuk menegaskan: proyek Whoosh bukan semata hitung-hitungan bisnis, tetapi simbol kerja sama strategis dua negara.
Restrukturisasi 60 Tahun: Solusi atau Masalah Baru?
Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung pada era Jokowi dan salah satu figur paling vokal mendukung kerja sama dengan China, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan kabar mengejutkan yang langsung memantik perdebatan luas.
Ia menyebut, Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek Whoosh hingga 60 tahun.
“Kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada masalah, karena kalau kita restructuring 60 tahun, itu kan jadi lebih kecil,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Prabowo–Gibran (20/10/2025).
Menurutnya, langkah ini akan meringankan beban keuangan tahunan proyek. “Jadi kita misalnya (bayar) Rp2 triliun kira-kira satu tahun, dan kemudian penerimaan (dari operasional) Rp1,5 triliun. Jadi tinggal sedikit defisitnya,” tambahnya.
Namun, bagi publik, kabar perpanjangan utang hingga enam dekade itu terdengar seperti beban lintas generasi. Media sosial segera dibanjiri komentar sinis dan satire.
“60 tahun? Saya aja belum tentu hidup segitu lama. Jangan-jangan anak cucu nanti yang masih bayar!” tulis akun @warungkopi_netizen di X (Twitter).
“Kereta cepatnya udah karatan, tapi cicilannya belum lunas,” tulis akun lain dengan emoji tawa.
Banyak warganet menilai restrukturisasi itu bukan solusi, melainkan cara memperpanjang napas utang agar terlihat lebih ringan di atas kertas.
Dari Simbol Kemajuan Jadi Beban Warisan
Ketika diresmikan pada 2 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo menyebut Whoosh sebagai simbol kemajuan dan bukti bahwa Indonesia bisa setara dengan negara maju.
“Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi,” ujar Jokowi kala itu di Stasiun Halim, Jakarta.
Namun dua tahun berselang, euforia itu meredup. Whoosh kini menjadi bola panas politik dan keuangan. Nilai utangnya yang fantastis—mencapai lebih dari Rp54 triliun—membuat pemerintah, BUMN, dan elite politik saling menjaga jarak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan secara terbuka menolak penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh.
“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil dividen BUMN, ambil semua gitu, termasuk bebannya,” kata Purbaya (13/10/2025).
Sikap ini membuat posisi Danantara—holding BUMN yang kini mengelola proyek Whoosh—kian tersudut. Dalam skema awal, proyek ini murni business-to-business (B2B) tanpa jaminan APBN. Tapi seiring meningkatnya beban bunga, tekanan agar negara turun tangan makin besar.
“Barang Busuk” dan Saling Lempar Tanggung Jawab
Pernyataan Purbaya disambut reaksi keras dari Luhut. Dalam sebuah acara, ia membuat pengakuan mengejutkan tentang proyek yang dulu ia banggakan.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang,” ujarnya.
Pernyataan itu sontak menjadi viral. Sosok yang dulu menjadi motor utama proyek kini justru menyebutnya “barang busuk.” Kalimat itu dianggap menggambarkan perubahan sikap politik dan ekonomi elite terhadap proyek yang dulu diagung-agungkan sebagai “mahakarya Jokowi.”
Kini publik menyaksikan drama saling lempar tanggung jawab. Purbaya menolak APBN dipakai. Luhut menyebut proyek sudah bermasalah sejak awal. Danantara mengaku dana mereka untuk investasi, bukan bayar utang. Sementara Presiden Jokowi memilih bungkam ketika ditanya soal beban utang Whoosh saat menghadiri Dies Natalis UGM pada 17 Oktober lalu.
Kritik dari Para Tokoh: Dari Faisal Basri hingga Rocky Gerung
Kritik terhadap proyek Whoosh datang dari banyak kalangan. Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sejak awal menolak proyek ini, karena menurutnya, jarak Jakarta–Bandung terlalu pendek untuk dilayani kereta cepat.
Sementara Mahfud MD menyoroti dugaan pembengkakan biaya dan masalah tata kelola, lalu Rocky Gerung menilai proyek ini lebih sarat dengan citra politik ketimbang rasionalitas ekonomi.
“Whoosh itu bukan cuma kereta cepat, tapi juga kereta yang mempercepat beban rakyat,” sindir Rocky dalam sebuah podcast.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menambahkan, utang yang diperpanjang 60 tahun akan menjerat Indonesia dalam risiko gagal bayar jangka panjang. “Kalau salah kelola sedikit saja, proyek ini bisa jadi bom waktu,” katanya.
China Berusaha Menjaga Citra, Publik Tetap Geram
Di tengah derasnya kritik dan keresahan publik, Beijing terus berupaya menjaga citra sebagai mitra pembangunan yang “beritikad baik.” Pernyataan Guo Jiakun yang menekankan aspek sosial proyek Whoosh jelas diarahkan untuk menenangkan sentimen publik Indonesia yang kian sensitif terhadap isu utang luar negeri.
“China siap terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan proyek ini dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.
Namun di media sosial, nada publik tetap getir.
“Kalau cicilan 60 tahun, berarti anak saya lahir, sekolah, kerja, nikah, punya anak — masih tetap bayar utang kereta cepat,” tulis seorang warganet di Instagram dengan tagar #WhooshWarisanNegara.
Kini, Whoosh tak lagi sekadar simbol kemajuan teknologi, melainkan juga cermin dilema diplomasi dan keuangan Indonesia.
China mungkin berusaha menenangkan, tapi di mata publik, proyek ini masih terasa seperti kereta yang melaju cepat—menuju tumpukan utang yang tak kunjung berhenti.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
