bukamata.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan untuk menghadapi musim kemarau. Status ditetapkan guna mengantisipasi berbagai bencana alam yang diakibatkan musim kemarau.
Penetapan status siaga dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang sudah resmi diterbitkan. Masa siaga darurat kekeringan di Cimahi berlaku sejak 27 Juli hingga 31 Oktober 2023.
“Betul kita sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. SK alhamdulillah sudah keluar,” kata Kepala BPBD Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan seperti dikutip pada Rabu (16/8/2023).
Fitriandy menjelaskan, penetapan status tersebut berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Cimahi tentang adanya potensi kekeringan yang dihadapi masyarakat. Terlebih dengan adanya fenomena El Nino.
“SK ini diterbitkan dalam rangka sebagai persiapan untuk menghadapi musim kemarau, untuk mengantisipasi adanya bencana alam yang diakibatkan cucaca saat ini,” jelasnya.
Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencan (KRB) yang dilakukan BPBD Cimahi pada 2022, di semua kelurahan di Kota Cimahi terdapat titik-titik yang memang berpotensi terdampak bencana kekeringan dengan kategori sedang.
Sedangkan pemetaan luas potensi bencana kekeringan di Kota Cimahi adalah 4.280,40 hektar. Kelurahan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kelurahan Cipageran yaitu seluas 620,28 hektar dengan kelas tinggi atau sekitar 14,49 persen dari total luas wilayah bahaya kekeringan.
“Hasil dokumen KRB, potensi kekeringan hampir ada di seluruh kelurahan. Cuma rata-rata kategori sedang. Ini yang kita waspadai pada saat muncul El Nino. Terutama di wilayah dengan luasan potensi kekeringan cukup besar seperti di Kelurahan Cipageran,” tuturnya.
Dengan kondisi itu, pihaknya memprediksi potensi bencana kekeringan lahan pertanian, kekeringan sumber air bersih, serta kejadian kebakaran rumah dan lahan.
Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap tiga bencana tersebut, BPBD akan gencar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng OPD terkait dan menerbitkan surat kesiapsiagaan bencana kekeringan.
“Sejauh ini kalau laporan langsung ke kita belum ada, tapi kalau ke OPD lain sudah terutama yang membutuhkan pasokan air bersih. Kita terus koordinasi dengan OPD dan lintas sektoral lainnya untuk antisipasi supaya kekeringan tidak semakin meluas,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
