bukamata.id – Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengkritik lambannya respons pemadam kebakaran (Damkar) memantik diskusi luas di ruang publik.
Di satu sisi, Megawati menekankan pentingnya kecepatan dalam penanganan bencana. Namun di sisi lain, masyarakat hingga pimpinan Polri justru menilai Damkar sebagai instansi paling cepat merespons laporan warga.
Kontras pandangan ini mencerminkan persoalan klasik penanggulangan bencana dan layanan darurat di Indonesia: antara standar ideal, pengalaman warga, dan realitas sistem di lapangan.
Megawati: Waktu adalah Faktor Penentu Keselamatan
Megawati menegaskan bahwa kecepatan respons adalah kunci utama dalam penanganan bencana, baik bencana alam seperti banjir dan longsor, maupun bencana nonalam seperti kebakaran. Keterlambatan, menurutnya, berpotensi memperbesar kerugian dan jumlah korban.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam Seminar Mitigasi Bencana & Pertolongan Korban yang digelar DPP PDI Perjuangan bersama Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Megawati secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons sebagian unit pemadam kebakaran di kawasan perkotaan.
“Seperti sekarang yang membuat saya jengkel itu damkar. Kalau ada kebakaran terdengar sirine, tapi saya hitung, paling cepat setengah jam baru sampai. Padahal api sudah menyala entah sampai ke mana,” ujar Megawati.
Sebagai tokoh yang ikut menggagas dan membesarkan Baguna PDIP, Megawati menekankan bahwa setiap menit sangat menentukan, terutama dalam kondisi darurat.
“Waktu itu harus selalu dihitung. Saya sampai hitung menit per menit,” tegasnya.
Respons Publik: Damkar Justru Dianggap Andalan
Pernyataan Megawati tersebut tidak serta-merta diamini publik. Di media sosial, terutama kolom komentar Instagram, banyak warganet justru membela Damkar dan menilai institusi tersebut sebagai salah satu layanan publik paling responsif saat ini.
Komentar warganet yang beredar menunjukkan perbandingan tajam antara Damkar dan lembaga negara lainnya, seperti dikutip dari kolom komentar Instagram @pembasmi.kehaluan.real, Senin (22/12/2025).
“ibu jan nyenggol2 damkar ya, kesayangan masyarakat itu. kalo coklat sm matcha terserah deh,” tulis akun @the***
Sebagian warganet bahkan menilai laporan ke Damkar lebih cepat ditindaklanjuti dibandingkan laporan ke aparat penegak hukum atau lembaga legislatif.
“Laaahhhh mending cuma 30 menit,,,laporan k polisi ampe 30thn jg ga akan d laksanakan kalau ga ada cuan,apalagi lapor k DPR ampe 30 keturunan jg ga akan d gubris ..” tulis akun @inr***
Fenomena ini bukan hal baru. Dalam berbagai kasus darurat, mulai dari kebakaran, hewan terjebak, hingga evakuasi nonkebakaran, Damkar kerap menjadi tempat pertama warga mengadu, meski persoalannya di luar tugas utama pemadaman api.
Wakapolri Akui: Polri Masih Kalah Cepat dari Damkar
Penilaian publik tersebut mendapat pengakuan langsung dari Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Dedi secara terbuka mengakui bahwa kecepatan respons Polri masih tertinggal dibandingkan Damkar.
“Di bidang SPKT, dalam laporan masyarakat, quick response time kami masih di atas standar. Standar PBB itu di bawah 10 menit, sementara kami masih di atas 10 menit. Ini harus kami perbaiki,” ujar Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa saat ini masyarakat lebih memilih melapor ke Damkar karena responsnya dinilai lebih cepat dan langsung ditindaklanjuti.
“Masyarakat sekarang lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena quick response-nya cepat,” kata Dedi.
Di Mana Letak Masalahnya?
Perbedaan pandangan antara kritik Megawati dan pengalaman publik membuka ruang evaluasi lebih luas. Sejumlah pengamat menilai lambannya respons Damkar di beberapa wilayah bukan semata soal kinerja petugas, melainkan terkait keterbatasan infrastruktur, kepadatan lalu lintas, minimnya jumlah armada, dan beban tugas yang meluas.
Di sisi lain, pengakuan Wakapolri menunjukkan bahwa budaya respons cepat Damkar telah membangun kepercayaan publik, sebuah modal sosial yang belum sepenuhnya dimiliki institusi lain.
Penutup: Evaluasi Lintas Lembaga Jadi Kunci
Kritik Megawati dapat dibaca sebagai dorongan evaluasi sistemik, bukan semata menyasar petugas di lapangan. Sementara respons publik dan pernyataan Wakapolri menegaskan bahwa Damkar telah menjadi garda terdepan layanan darurat masyarakat.
Ke depan, tantangan pemerintah adalah menyamakan standar kecepatan, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan memastikan waktu respons benar-benar berpihak pada keselamatan warga, karena dalam kondisi darurat, waktu bukan sekadar angka, melainkan penentu hidup dan mati.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
