bukamata.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Jawa Barat di Hotel Trans Luxury, Bandung, Kamis (2/4/2026), mendadak jadi sorotan nasional. Bukan karena kemegahannya, melainkan karena aroma “rekayasa” yang menyengat di tengah absennya tokoh sentral partai.
Forum pengambilan keputusan tertinggi beringin Jawa Barat ini dihantam badai dari dua arah: kepungan demonstrasi massa di luar gedung dan tudingan pengkhianatan prosedur di dalam ruang sidang.
Manuver di Tengah Absennya Nakhoda
Kritik paling pedas justru meledak dari internal pengurus sendiri. Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Golkar Jabar, Asep Suparman, membongkar adanya kejanggalan waktu pelaksanaan Musda.
Ia mencium adanya “permainan situasi” karena Musda dipaksakan berjalan tepat saat Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jepang.
“Ya, kita tahu bahwa Ketua Umum Bahlil Lahadalia sedang tidak ada di tempat, yaitu mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto di Jepang,” cetus Asep Suparman dengan nada getir.
Asep secara terang-terangan menyebut bahwa ada oknum di tingkat pusat yang sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mendorong agenda tertentu di Jawa Barat.
“Ini dibuktikan dengan permainan situasi yang dimanfaatkan di tingkat pusat ketika ketua sedang tidak ada di tempat,” tegasnya lagi.
Aksi Massa: Bongkar ‘Dapur’ SK Fiktif
Kekacauan tidak berhenti di meja birokrasi. Di gerbang hotel, puluhan massa dari berbagai ormas dan LSM melakukan orasi panas. Mereka menuntut transparansi atas dugaan manipulasi struktur organisasi yang dianggap cacat hukum.
Koordinator aksi, Ahmad Sodikin, membeberkan bahwa ada posisi strategis keanggotaan yang sengaja dibiarkan “mati suri” selama berbulan-bulan, namun mendadak dihidupkan lewat surat keputusan (SK) kilat menjelang Musda.
“Hal seperti ini seharusnya menjadi bahan peninjauan ulang. Musda tidak seharusnya langsung digelar sebelum persoalan-persoalan tersebut dibahas kembali secara internal,” ujar Ahmad di tengah riuhnya demonstrasi.
Ia memperingatkan bahwa jika Musda XI dipaksakan berakhir tanpa ada penjelasan atas kejanggalan ini, Partai Golkar Jabar terancam pecah berkeping-keping.
“Kalau tetap berlangsung tanpa ada penjelasan, ini berpotensi menimbulkan kericuhan karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” tambah Ahmad.
Bursa Ketua: Pertarungan Legitimasi atau Sekadar Formalitas?
Meski dihujani tudingan “main kayu”, panitia pelaksana di bawah komando H. Yomanius Untung (Ketua SC) tetap bergeming. Mereka memastikan Musda tetap sah meskipun Bahlil hanya diwakili oleh jajaran DPP lainnya.
Kini, perhatian tertuju pada dua kandidat yang tengah bertarung:
- Daniel Mutaqien: Diklaim membawa dukungan solid dari 22 DPD tingkat II.
- Ahmad Hidayat: Penantang yang sudah resmi mendaftarkan diri secara prosedural.
Pertanyaannya kini: Apakah Musda XI ini akan melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari akar rumput, atau justru hanya menjadi stempel dari sebuah skenario politik yang sudah dirancang rapi di Jakarta? Kader dan publik kini menunggu babak akhir dari “drama beringin” di Tanah Pasundan ini.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
