bukamata.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyerukan peninjauan ulang terhadap metode perhitungan garis kemiskinan nasional. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan terbaru Bank Dunia yang mengklaim bahwa 68,25 persen penduduk Indonesia, setara 194 juta orang masuk kategori miskin berdasarkan standar global terbaru.
Dalam konferensi infrastruktur internasional yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6), Luhut menyebut bahwa pihaknya telah melakukan kajian mendalam terhadap angka garis kemiskinan (GK) yang digunakan saat ini. Ia menekankan bahwa revisi diperlukan untuk mencerminkan kondisi ekonomi aktual masyarakat Indonesia.
“Kami telah mendiskusikan hal ini cukup lama. Revisi bukan berarti kondisi kita buruk, tetapi justru agar data mencerminkan realita yang sebenarnya,” ujar Luhut.
Kolaborasi dengan BPS dan Persetujuan Presiden
Luhut memastikan bahwa proses evaluasi ini dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Meski belum menyebutkan kapan revisi akan rampung, ia menyatakan bahwa DEN telah mengantongi data yang cukup untuk mendukung perubahan tersebut.
Revisi ini nantinya akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden akan menjadi pihak yang menentukan dan mengumumkan angka garis kemiskinan baru setelah menyetujui hasil evaluasi.
“Ini seperti program makan bergizi gratis dan food estate—semua bisa diselesaikan asal datanya tepat,” tambah Luhut.
Laporan Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Melonjak
Bank Dunia dalam laporan “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode penghitungan kemiskinan global menggunakan purchasing power parity (PPP) tahun 2021. Dengan standar baru ini, ambang kemiskinan global untuk negara berpenghasilan menengah ke atas naik dari USD6,85 menjadi USD8,30 per hari.
Dampaknya, angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis. Jika populasi Indonesia tahun ini mencapai 285 juta jiwa, maka sekitar 194,58 juta orang dikategorikan miskin. Ini naik hampir 23 juta orang dibanding laporan sebelumnya dua bulan lalu.
Perbedaan Metodologi Bank Dunia dan BPS
BPS sebelumnya telah menjelaskan alasan di balik perbedaan besar antara data mereka dan Bank Dunia. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa metode Bank Dunia tidak secara spesifik merefleksikan kebutuhan masyarakat Indonesia karena didasarkan pada rata-rata 37 negara.
Sebaliknya, BPS menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi domestik. Garis kemiskinan Indonesia dihitung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang menilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar pangan dan non-pangan.
Meski demikian, sejumlah ekonom menilai pendekatan ini sudah tidak cukup. Media Wahyudi Askar dari Celios, misalnya, menyarankan agar BPS merevisi definisi kemiskinan agar mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Hal senada juga diungkapkan oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menilai bahwa garis kemiskinan nasional saat ini terlalu rendah dibanding standar global.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
