bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya memberikan tanggapan terkait aksi protes para pelaku sektor pariwisata yang menolak kebijakan pelarangan kegiatan study tour. Aksi tersebut berlangsung di Gedung Sate dan diwarnai dengan penutupan akses Jalan Layang Pasupati pada Senin (21/7/2025).
Dalam pernyataannya melalui akun Instagram @dedimulyadi71 pada Selasa (22/7/2025), Dedi mengungkapkan bahwa demonstrasi tersebut justru menegaskan bahwa kegiatan study tour lebih mengarah pada aktivitas rekreasi ketimbang edukasi.
“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” ujarnya.
Dedi juga menyebut bahwa aksi protes itu mendapat dukungan bukan hanya dari pelaku wisata di Jawa Barat, tetapi juga dari sejumlah asosiasi di luar provinsi, termasuk operator jeep wisata Merapi di Yogyakarta.
Menurut Dedi, pelarangan study tour merupakan langkah perlindungan terhadap orang tua siswa agar tidak terbebani pengeluaran yang tidak bersifat esensial, serta memastikan pendidikan tetap berfokus pada penguatan karakter dan peningkatan kualitas belajar.
“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” kata dia.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kebijakannya berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan mendukung efisiensi dalam dunia pendidikan.
“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya.
Meski begitu, Dedi tetap berharap sektor pariwisata di Jawa Barat terus berkembang, namun dengan menyasar wisatawan yang memang memiliki daya beli yang sesuai.
“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” lanjutnya.
Protes Pekerja Pariwisata atas Kebijakan SE Gubernur
Sebelumnya, ribuan pekerja di sektor wisata—termasuk sopir bus, kernet, hingga pelaku UMKM—menggelar unjuk rasa menolak poin ketiga dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA, yang memuat larangan penyelenggaraan study tour.
Aksi yang dipimpin oleh Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) itu menyuarakan keprihatinan atas anjloknya jumlah kunjungan wisatawan sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Penurunan drastis tersebut menyebabkan banyak agenda pariwisata dibatalkan, transaksi ekonomi tersendat, dan pendapatan ribuan keluarga pun terdampak.
Salah seorang orator menyampaikan keresahan tersebut dari atas mobil komando: “Kami tidak menolak aturan, tapi kami butuh kebijakan yang adil, berpihak, dan melibatkan para pelaku langsung di lapangan.”
Mereka menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan bagian penting dari perekonomian, terutama di daerah pedesaan. Jika kebijakan dibuat secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat terdampak, dampaknya bisa sangat serius.
Koordinator aksi menutup pernyataannya dengan sebuah harapan: “Jangan buat kebijakan dari balik meja tanpa melihat realitas di lapangan. Pariwisata adalah sumber kehidupan kami.”
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
