bukamata.id – Banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Jawa Barat pekan lalu, termasuk Puncak, Bekasi, Depok, dan Sukabumi, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan sejumlah faktor utama yang menyebabkan banjir semakin parah, terutama akibat perubahan fungsi lahan yang mengganggu daerah resapan air.
Menurut Dedi, daerah hulu yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air kini banyak berubah menjadi kawasan pemukiman dan pariwisata.
“Di bagian hulu, kawasan gunung, hutan, dan perkebunan yang berfungsi sebagai resapan air kini telah beralih menjadi pemukiman elite dan kawasan wisata. Hal ini menyebabkan berkurangnya daya serap air yang sangat signifikan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (13/2/2025).
Tak hanya di hulu, daerah aliran sungai (DAS) juga mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat pembangunan perumahan di sepanjang bantaran sungai.
“Banyak perumahan yang berizin dibangun di bibir sungai, sehingga mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air,” tambahnya.
Di bagian hilir, lahan-lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan, seperti rawa dan sawah, justru diurug dan diubah menjadi kawasan permukiman.
“Rawa dan sawah yang seharusnya menjadi tempat penyerapan air kini diubah menjadi permukiman. Akibatnya, ketika hujan deras, banjir bisa mencapai ketinggian hingga 2,5 meter,” ungkap Dedi.
Sebagai langkah penanggulangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang penggunaan area perkebunan, perhutanan, dan daerah aliran sungai (DAS) untuk pembangunan pemukiman atau bangunan komersial.
“Provinsi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang melarang alih fungsi lahan di kawasan perkebunan, hutan, dan DAS. Selain itu, Pak Menteri (PKP Maruarar Sirait) juga tengah mengkaji penerbitan peraturan menteri terkait hal ini,” jelasnya.
Pemerintah juga akan membahas perencanaan tata ruang bantaran sungai bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Perumahan dalam waktu dekat.
Selain regulasi, Dedi juga mengusulkan konsep rumah panggung sebagai solusi untuk mengurangi dampak banjir. Model ini akan diuji coba dengan mencontoh desain rumah panggung di kawasan Muara Angke.
“Jika desainnya cocok, kami akan terapkan konsep serupa di wilayah rawan banjir di Jawa Barat,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja keras untuk memastikan bencana banjir yang terjadi tahun ini tidak terulang lagi di masa mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa banjir ini adalah yang terakhir. Tidak boleh ada lagi banjir di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
