bukamata.id – Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbaru terkait persepsi publik terhadap kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) di berbagai bidang pelayanan wajib. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden di sejumlah daerah merasa cukup puas dengan kinerja Pemprov masing-masing. Namun, menariknya, terdapat perbedaan mencolok antara penilaian terhadap institusi pemerintahan dan figur pemimpinnya, terutama di Provinsi Jawa Barat.
“Umumnya, masyarakat menilai kinerja pemerintah provinsi cukup positif. Tapi ketika kita telaah lebih dalam, ada beberapa isu spesifik yang ternyata belum terlalu memuaskan publik,” ujar Adam Kamil, Direktur Riset Indikator Politik Indonesia, dalam pemaparan hasil survei yang disiarkan melalui kanal YouTube Indikator pada Rabu (28/5/2025).
Dedi Mulyadi Populer, Tapi Pemprov Dikritik
Fenomena paling menonjol ditemukan di Jawa Barat. Masyarakat secara umum memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Namun, ketika diminta menilai kinerja Pemprov dalam aspek-aspek konkret, penilaiannya justru lebih kritis.
“Di Jawa Barat, kalau dilihat beberapa poin yang kurang meyakinkan evaluasi publiknya selain masalah kemiskinan 42 persen itu cukup atau sangat puas, ada juga masalah kemudahan akses permodalan 43 persen, pembinaan koperasi 43 persen dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47 persen,” jelas Adam.
Meski begitu, tingkat kepuasan terhadap Dedi Mulyadi sebagai gubernur tergolong sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan warga Jabar untuk membedakan antara performa birokrasi Pemprov dengan citra sang gubernur.
“Padahal kita lihat kepuasan terhadap kinerja gubernur mencolok, Pak Dedi Mulyadi ini,” tambah Adam.
Burhanuddin: Ada Kesenjangan Persepsi Publik
Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, turut mengomentari temuan ini. Ia menyebut adanya gap atau kesenjangan dalam penilaian publik terhadap institusi pemerintah dan pemimpinnya.
“Jawa Barat menarik, persepsi terhadap gubernur Dedi Mulyadi sangat positif, tetapi kinerja pemprov di beberapa isu di bawah 50 persen. Artinya sepertinya warga Jabar itu memberi kredit Dedi Mulyadi sebagai gubernur, tetapi kinerja Pemprov-nya tidak seluruhnya diapresiasi,” ungkap Burhanuddin.
Ia menilai fenomena ini bukan hanya terjadi di Jawa Barat. Beberapa provinsi lain juga menunjukkan pola serupa, meski tidak sekuat yang terlihat di Jabar. Burhanuddin mengungkapkan, dalam sejumlah kasus, selisih antara tingkat kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur bisa mencapai 30 persen.
“Umumnya kalau kinerja pemprov evaluasi kurang positif, kinerja gubernurnya juga seperti di Banten, konsisten antara kinerja pemprov dengan gubernur cukup negatif,” ujarnya.
Efek Partisan dan Bahaya Kultus Pemimpin
Burhanuddin menyoroti faktor partisan sebagai penyebab utama perbedaan persepsi publik. Menurutnya, banyak warga enggan menyalahkan pemimpin yang mereka sukai, meskipun institusi di bawah kepemimpinan tersebut mendapat evaluasi buruk.
“Ada efek partisan yang membuat mereka tidak menyalahkan pemimpinnya. Padahal sebagai pemimpin tidak bisa dipisahkan dari tugasnya untuk mengkonsolidasi birokrasinya, yang disalahkan menterinya, yang disalahkan pemprovnya,” kata Burhanuddin.
Ia mengingatkan bahwa kecenderungan memisahkan pemimpin dari kinerja institusinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi.
“Ini menurut saya kurang positif untuk demokrasi kita karena kita jangan sampai memunculkan kultus. Makanya kalau ada kinerja institusi yang tidak positif, pemimpinnya juga harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
