bukamata.id – Gelombang protes orang tua murid terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Barat memicu respons cepat dari pihak eksekutif. Merespons polemik tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan garansi biaya pendidikan gratis di sekolah swasta bagi calon siswa dari keluarga prasejahtera yang tersingkir dari jalur negeri.
Langkah ini diambil sebagai solusi konkret guna mengatasi keterbatasan daya tampung fasilitas pendidikan milik pemerintah yang memicu ketegangan selama masa Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
“Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta,” kata KDM sapaan akrabnya dalam keterangan di Bandung, Jumat (12/6/2026).
Akui Kegagalan Pemerintah Sediakan Fasilitas Merata
Pernyataan ini dikeluarkan menyusul aksi viral seorang wali murid yang meluapkan kemarahan di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat karena anaknya terancam gagal masuk sekolah negeri. Menanggapi insiden tersebut, Dedi secara terbuka menyatakan bahwa luapan emosi warga adalah potret nyata dari belum meratanya fasilitas pendidikan di wilayahnya.
“Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi.
Dedi tidak menampik bahwa ekosistem pendidikan milik Pemprov Jabar saat ini memang belum mampu menampung seluruh lulusan usia sekolah.
“Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya,” ucap Dedi.
Evaluasi Ketatnya Persaingan dan Masalah Sistem Zonasi
Lebih lanjut, Dedi menganalisis bahwa sengitnya persaingan SPMB di lapangan diperparah oleh pergerakan pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang menyasar sekolah-sekolah tertentu, sehingga menggeser posisi calon siswa lokal.
“Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri,” katanya.
Mengenai insiden di kantor Disdik Jabar, Dedi mengungkapkan bahwa petugas sebenarnya sempat mencoba memfasilitasi keluhan orang tua yang bersangkutan, namun kendala komunikasi sempat terjadi di lapangan.
“Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik,” ucapnya.
Respons Soal Usulan Kembalinya Parameter Nilai (NEM)
Menanggapi meluasnya aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem seleksi dikembalikan pada parameter nilai akademis murni (seperti konsep NEM dahulu), Dedi mengaku secara pribadi sejalan dengan pemikiran tersebut demi penyederhanaan birokrasi. Kendati demikian, kuasa penuh regulasi berada di tangan Jakarta.
“Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian,” ujarnya.
Sembari menutup keterangannya, orang nomor satu di Jawa Barat ini memberikan seloroh mengenai penyederhanaan regulasi jika dirinya memegang kendali penuh atas sistem tersebut.
“Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya,” tutur Dedi menambahkan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
