bukamata.id – Rencana aksi demonstrasi yang sedianya dilakukan para pekerja pariwisata Jawa Barat di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/8/2025), akhirnya tidak jadi digelar. Para pekerja menegaskan aksi tersebut bukan dibatalkan, melainkan hanya ditunda untuk sementara waktu.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) sempat mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dengan mendatangi Gedung Sate menggunakan bus. Tuntutan itu muncul karena aksi pertama mereka dinilai tidak mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dampak Larangan Study Tour
Pemicu aksi para pekerja pariwisata adalah kebijakan larangan study tour yang dianggap membawa dampak buruk bagi keberlangsungan usaha wisata di Jawa Barat. Menurut mereka, aturan ini membuat banyak pelaku usaha mengalami kerugian besar, bahkan sebagian pekerja terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Larangan tersebut dinilai mematikan kegiatan pariwisata yang selama ini bergantung pada program perjalanan sekolah. Kondisi ini membuat pelaku usaha menilai kebijakan pemerintah terlalu membatasi ruang gerak sektor pariwisata.
Penundaan Aksi
Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, menegaskan bahwa kabar mengenai pembatalan aksi tidak benar. Ia menekankan aksi hanya ditunda untuk konsolidasi lebih lanjut.
“Bukan pembatalan, melainkan penundaan. Surat yang saya pegang juga jelas menyebutkan penundaan, jadi bukan batal,” ujar Herdis, Senin (25/8/2025).
Herdis menambahkan, pihaknya ingin lebih dulu menggelar dialog internal bersama pekerja dan pengusaha pariwisata. Selain itu, aparat keamanan juga memberi imbauan agar massa tidak menggunakan bus dalam aksi, karena dikhawatirkan berpotensi melumpuhkan arus lalu lintas Kota Bandung.
Tidak Ada Intervensi Pihak Lain
Herdis juga menegaskan, keputusan penundaan aksi tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun. Ia bahkan sempat melakukan pertemuan langsung dengan Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi pekerja terkait larangan study tour.
“Kami ingin menekankan, aksi ini ditunda bukan karena ada intervensi. Justru kami sudah bertemu langsung dengan Gubernur untuk berdialog,” jelasnya.
Tuntutan Utama Pekerja Pariwisata
Lebih lanjut, Herdis menjelaskan bahwa para pekerja pariwisata sebenarnya tidak menolak sepenuhnya larangan studi tour. Mereka justru mendukung jika larangan diberlakukan untuk kegiatan wisata yang disamarkan dengan dalih pendidikan.
Namun, mereka meminta adanya revisi dalam surat edaran gubernur. Tujuannya agar kegiatan wisata murni, seperti piknik sekolah bersama orang tua siswa, tetap bisa dilaksanakan.
“Kami sepakat bahwa study tour yang disamarkan itu memang harus dilarang. Tetapi kalau ada siswa dan orang tua yang memang ingin melakukan piknik murni, jangan sampai ikut dilarang,” tegas Herdis.
Dengan penundaan ini, para pekerja pariwisata memastikan akan terus mengawal kebijakan pemerintah hingga ada solusi yang lebih berpihak pada keberlangsungan sektor wisata di Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
