bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, dirinya tidak lagi menerapkan struktur organisasi vertikal selama 5 tahun memimpin Jabar.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil ini, kemajuan Provinsi Jabar diraih berkat birokrasi team of team.
“Waktu covid, Kadisdik ngurusin oksigen, dengan konsep ini dimana wali kota, bupati dan gubernur butuh Anda harus ikutan disana tapi rumahnya sesuai SK. Anda rumahnya di Dishub tapi lagi emergency urusan kebakaran hutan misal, anda harus disana,” ucap Kang Emil dalam acara Penandatanganan Kerjasama dengan 11 Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/8/2023).
Kang Emil menilai, birokrasi team of team merupakan struktur organisasi PNS di masa depan.
“Maka visi misi wali kota bupati bisa cepet, Anda punya 20 visi misi janji ke rakyat, anda bisa bikin 20 team sesuai janji ga usah terlalu hirarki yang lama,” ujarnya.
Kang Emil mengatakan, Pemprov Jabar telah memberlakukan mekanisme kerja work from home (WFH) bagi para PNS pasca pandemi Covid-19.
“Selama ini kita produktif tanpa harus meeting, kenapa setelah covid kita balik lagi, saya permanenkan. Syaratnta hanya 2, satu tidak boleh ada kelompok kelompok yang bekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat, kedua harus yang track recordnya bagus,” katanya.
Kang Emil mengaku, jika dirinya telah banyak melahirkan inovasi-inovasi selama 5 tahun memimpin Jabar. Salah satu hasil dari inovasinya itu adalah menjadikan PNS Pemprov Jabar menjadi PNS terbaik se-Indonesia.
“Jadi setiap tahun diukur kinerja PNS jadi kami ranking 1 mengalahkan semua kemennterian, lembaga negara, ratusan pemerintahan daerah,” ucapnya.
Kang Emil mengungkapkan, seluruh inovasi yang dilahirkan Pemprov Jabar tersebut dirinya sebar luaskan ke seluruh pemerintah daerah dan lembaga yang ada di Indonesia.
“SIPD untuk kita menganggarkan itu bikinan sini. Mendagri mah enak ga ngeluarin uang, mengcopy dari kita. Tapi kita mah senang berarti kan ada gagasan baik dari kita yang dipraktekan dimana mana,” ungkapnya.
“Kita ga mau senang sendiri, kita bagi-bagi aja silahkan karena dikurangi kompetisi perbanyak kolaborasi karena kita sama sama NKRI,” sambungnya.
Kang Emil mengatakan, dirinya juga membuat aplikasi bernama tunjangan remunerasi kinerja atau TRK. Aplikasi tersebut mampu mengetahui sesuai atau tidaknya kinerja atau Tupoksi para PNS.
“Caranya sederhana tiap sore PNS harus ngisi apa yang dia kerjakan lengkap dengan buktinya, komputer akan nanya kalau rapat mana notulensinya, kalau kamu kerja lapangan mana foto selfienya. Orang yang tidak pernah hadir tentulah dia tidak pernah bisa mengisi. Yang rajin amplopnya tebal, ketauan malas amplopnya tipis, adil kan,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga membuat sebuah sistem yang bisa menghindarkan praktik jual beli jabatan yang kerap menyandung kepala daerah bernama Merit Sistem.
“Saya juga bisa memberantas korupsi dengan aplikasi lain yaitu namanya Merit sistem. Jadi di Jawa Barat ada sistem merit yang membuat tidak ada lagi jual beli jabatan, tidak ada lagi KKN jabatan asal disiplin terhadap ini, ini sistemnya komputer semua,” katanya.
“Jadi setiap PNS di Jawa Barat dievaluasi oleh 360 derajat, oleh atasan, kolega setaranya, dan oleh bawahannya. Jadi ga bisa ada pejabat bagus di mata bupati padahal nginjek ke bawahan, ketahuan karena bawahan oleh sistem kami boleh mengevaluasi prilakunya,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
