bukamata.id – Besarnya anggaran pendidikan kerap dijadikan ukuran komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, angka triliunan rupiah di dalam APBD belum otomatis menunjukkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Persoalannya bukan hanya berapa besar anggaran pendidikan, tetapi juga ke mana uang tersebut mengalir, siapa yang menerima manfaat, persoalan apa yang diselesaikan, hingga seberapa kuat program tersebut bertahan ketika kondisi fiskal daerah mengalami tekanan.
Persoalan itu terlihat menarik ketika membandingkan kebijakan pendidikan Jawa Barat dan Sulawesi Tengah pada 2026.
Jawa Barat memiliki APBD sekitar Rp28,4 triliun dengan alokasi sektor pendidikan sekitar Rp6,3 triliun. Anggaran tersebut tersebar untuk berbagai kebutuhan sistem pendidikan, mulai dari operasional sekolah, BOS, guru, pembangunan sekolah, ruang kelas, hingga sarana dan prasarana.
Sementara itu, Sulawesi Tengah memilih pendekatan yang lebih spesifik melalui Program Berani Cerdas, yakni bantuan biaya pendidikan yang menyasar siswa SMA/SMK dan mahasiswa.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan sekitar Rp351 miliar untuk program tersebut. Sebelumnya, Berani Cerdas telah mengalokasikan sekitar Rp84,93 miliar dan menjangkau 23.569 penerima pada tahun pertama pelaksanaannya.
Perbedaan tersebut membuat perbandingan Jawa Barat dan Sulawesi Tengah tidak cukup hanya dengan melihat angka Rp6,3 triliun berbanding Rp351 miliar.
Keduanya memiliki karakter wilayah, jumlah penduduk, peserta didik, sekolah, kebutuhan pendidikan, serta struktur APBD yang berbeda.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: seberapa efektif uang publik tersebut mengubah akses dan kualitas pendidikan masyarakat?
Bukan Sekadar Adu Besaran Anggaran
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai perbandingan efektivitas anggaran pendidikan tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya nominal.
Menurutnya, pendekatan bantuan langsung seperti Berani Cerdas memiliki keunggulan karena manfaatnya lebih mudah terlihat dan penerimanya dapat ditelusuri.
“Dari perspektif ketepatan sasaran, skema Sulawesi Tengah memiliki keunggulan pada keterlihatan manfaat. Penerima dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditelusuri,” ujar Kristian kepada bukamata.id, Minggu (6/9/2026).
Menurut dia, mekanisme digital yang digunakan dalam Program Berani Cerdas juga memberikan ruang bagi publik untuk melihat proses pendaftaran, verifikasi NIK, pengumuman penerima hingga dokumen pencairan.
Mekanisme tersebut, lanjut Kristian, dapat memperpendek jarak antara anggaran pemerintah dan masyarakat yang menerima manfaat.
Namun, bantuan langsung juga memiliki titik rawan.
“Pendekatan bantuan langsung juga memiliki risiko yang khas. Kesalahan penetapan penerima, manipulasi data, perlakuan istimewa, dan tekanan politik dapat mengubah kebijakan universal menjadi pemberian yang bergantung pada kedekatan dengan penguasa,” katanya.
Karena itu, menurut Kristian, semakin personal bentuk manfaat sebuah kebijakan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan kriteria penerimanya objektif dan dapat diuji.
Di sisi lain, Jawa Barat memiliki karakter belanja pendidikan yang lebih sistemik.
Pembangunan sekolah, ruang kelas, sarana pendidikan dan penguatan sistem pelayanan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.
Namun, manfaatnya tidak selalu mudah dilihat secara langsung oleh masyarakat.
“Jawa Barat menghadapi persoalan yang berbeda. Belanja yang bersifat sistemik dapat memberikan manfaat lebih luas, tetapi hubungan antara uang yang dibelanjakan dan manfaat yang diterima warga lebih sulit dilihat,” ujar Kristian.
Ia mencontohkan pembangunan sekolah baru. Secara administratif, pembangunan 50 sekolah baru dapat dianggap sebagai penambahan kapasitas pendidikan.
Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada lokasi dan kebutuhan masyarakat.
Jika sekolah dibangun di wilayah yang memang kekurangan daya tampung, kebijakan tersebut dapat memperluas akses pendidikan. Sebaliknya, sekolah yang minim murid, membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi, atau tidak sesuai dengan pola mobilitas penduduk dapat menjadi beban baru bagi APBD.
Risiko Kebocoran Berbeda
Karena karakter kebijakannya berbeda, Kristian tidak melihat salah satu skema secara otomatis memiliki risiko kebocoran yang lebih rendah.
“Bantuan langsung lebih mudah diawasi pada tingkat penerima, tetapi lebih rentan terhadap manipulasi sasaran. Belanja sistemik lebih sulit dimanipulasi melalui pemberian individual, tetapi membuka ruang kebocoran pada rantai perencanaan, pengadaan, pembangunan, dan operasional,” jelasnya.
Artinya, persoalan utama bukan semata-mata apakah pemerintah memilih bantuan langsung atau pembangunan infrastruktur pendidikan.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah mengendalikan setiap rupiah yang dibelanjakan.
“Ukuran yang tepat bukan bentuk belanjanya, tetapi kualitas pengendalian,” tegas Kristian.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengukuran hasil menjadi faktor penting.
Sebuah anggaran baru dapat disebut tepat sasaran apabila pemerintah mampu menjelaskan siapa yang menerima manfaat, persoalan apa yang diselesaikan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap penerima, serta perubahan apa yang terjadi setelah anggaran tersebut digunakan.
Ketika APBD Tertekan, Mana yang Lebih Bertahan?
Persoalan berikutnya adalah keberlanjutan.
Jawa Barat memiliki keuntungan karena sebagian anggaran pendidikannya diarahkan untuk membangun aset dan kapasitas pelayanan dalam jangka panjang.
Sekolah, ruang kelas dan sarana pendidikan dapat digunakan selama bertahun-tahun.
Tetapi investasi tersebut sekaligus melahirkan konsekuensi fiskal baru.
Sekolah yang dibangun hari ini membutuhkan guru, listrik, peralatan, pemeliharaan, keamanan dan biaya operasional pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan kondisi APBD Jawa Barat 2026 yang juga menghadapi penurunan transfer ke daerah sekitar Rp2,4 triliun, keberlanjutan pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
“Investasi fisik menciptakan biaya lanjutan. Sekolah baru membutuhkan guru, listrik, pemeliharaan, peralatan, keamanan, dan biaya operasional. Artinya, keputusan membangun aset hari ini sekaligus menciptakan kewajiban belanja pada tahun-tahun berikutnya,” kata Kristian.
Program Berani Cerdas memiliki struktur risiko yang berbeda.
Bantuan biaya pendidikan relatif lebih mudah disesuaikan ketika ruang fiskal pemerintah menyempit. Pemerintah daerah tidak harus menanggung biaya pemeliharaan fisik seperti halnya sekolah baru.
Namun, pengurangan bantuan dapat berdampak langsung kepada penerima.
“Pengurangan beasiswa dapat langsung memengaruhi kemampuan mahasiswa membayar pendidikan dan berpotensi meningkatkan angka putus kuliah,” ujarnya.
Selain itu, menurut Kristian, program bantuan pendidikan juga perlu dilihat apakah mampu menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang atau justru menciptakan ketergantungan.
“Bantuan pendidikan mempunyai manfaat sosial yang cepat, tetapi belum tentu membangun kapasitas fiskal dan pelayanan yang bertahan lama,” katanya.
Bukan Memilih Bantuan atau Infrastruktur
Perbedaan pendekatan Jawa Barat dan Sulawesi Tengah pada akhirnya tidak harus diposisikan sebagai pertarungan antara pembangunan fisik dan bantuan langsung.
Keduanya memiliki fungsi yang berbeda.
Investasi infrastruktur diperlukan untuk memperkuat kapasitas pelayanan pendidikan. Sementara bantuan langsung dibutuhkan untuk mengatasi hambatan ekonomi yang membuat kelompok masyarakat tertentu tidak mampu mengakses pendidikan.
Karena itu, menurut Kristian, kombinasi keduanya justru menjadi pilihan yang lebih sehat.
“Pemerintah daerah seharusnya membangun kombinasi keduanya. Belanja sistemik diperlukan untuk memperkuat kapasitas pelayanan. Bantuan langsung diperlukan untuk mengatasi hambatan ekonomi yang membuat kelompok miskin tidak mampu mengakses pelayanan tersebut,” jelasnya.
Dalam kondisi efisiensi APBD, perlindungan terhadap belanja yang berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat juga menjadi penting.
Proyek baru yang belum mendesak, misalnya, dapat ditunda apabila manfaatnya lebih rendah dibandingkan program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Prinsip ini penting agar efisiensi tidak berubah menjadi pemotongan secara merata yang justru memangkas program yang paling dibutuhkan masyarakat,” ujar Kristian.
Berani Cerdas Harus Diawasi dari Penerima hingga Hasil
Program Berani Cerdas menjadi salah satu contoh bagaimana anggaran pendidikan dapat diarahkan langsung kepada penerima manfaat.
Namun, semakin langsung uang publik diberikan kepada individu, semakin penting pula sistem pengawasannya.
Kristian menilai pengawasan tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah bantuan telah dicairkan.
Pemerintah harus mampu menjawab siapa penerimanya, mengapa orang tersebut berhak menerima bantuan dan apakah bantuan tersebut menghasilkan perubahan.
“Pemerintah perlu membuka data penerima dengan tetap melindungi data pribadi, menjelaskan kriteria seleksi, jumlah penerima per kabupaten/kota, nilai bantuan, perguruan tinggi atau sekolah penerima, serta tingkat keberlanjutan studi penerima,” katanya.
Pengawasan juga tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah.
DPRD, inspektorat, BPK, perguruan tinggi, masyarakat sipil, media dan penerima manfaat perlu mendapatkan ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan program.
Persoalan politik juga menjadi perhatian.
Menurut Kristian, program bantuan yang terlalu kuat dilekatkan dengan identitas kepala daerah berpotensi menimbulkan persepsi bahwa bantuan merupakan pemberian personal pemimpin.
“Bantuan pendidikan tidak boleh menjadi hadiah dari gubernur kepada warga. Bantuan tersebut harus diposisikan sebagai hak masyarakat yang diberikan berdasarkan aturan dan kriteria yang dapat diuji,” tegasnya.
Karena itu, menurut dia, komunikasi publik terkait program juga perlu dijaga agar tidak berubah menjadi instrumen pencitraan politik.
Ukuran keberhasilan seharusnya dilihat dari peningkatan akses pendidikan, penurunan angka putus sekolah atau kuliah, keberlanjutan studi dan peningkatan hasil belajar.
Rp6,3 Triliun Pendidikan Jabar Harus Bisa Ditelusuri
Tantangan pengawasan di Jawa Barat berbeda.
Dengan anggaran pendidikan sekitar Rp6,3 triliun, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan tingkat penyerapan anggaran.
Masyarakat perlu mengetahui bagaimana uang tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan pendidikan.
“Pengawasan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah anggaran terserap 95 atau 100 persen,” kata Kristian.
Pertanyaan yang harus dijawab, menurut dia, antara lain berapa biaya pembangunan setiap sekolah, berapa murid yang dilayani, berapa biaya operasional per murid, apakah sekolah baru benar-benar mengurangi kesenjangan daya tampung, serta apakah BOS, BOPD, tunjangan guru dan belanja infrastruktur memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan.
Dengan kata lain, semakin besar anggaran, semakin penting pula kemampuan pemerintah menunjukkan hasil.
“Anggaran jumbo tidak boleh dinilai dari besarnya nominal, tetapi dari proporsi uang yang benar-benar berubah menjadi pelayanan publik,” ujarnya.
Hal tersebut menjadi penting karena belanja pendidikan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik.
Di dalamnya terdapat pula belanja rutin yang menopang keberlangsungan sistem pendidikan. Jika tidak dikelola dengan baik, sebagian besar anggaran dapat habis untuk memenuhi kebutuhan administratif dan operasional tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas layanan.
Dari Penyerapan Anggaran ke Dampak Nyata
Perbandingan Jawa Barat dan Sulawesi Tengah akhirnya memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan anggaran pendidikan tidak bisa berhenti pada angka dalam APBD.
Jawa Barat memiliki tantangan mengubah anggaran besar dan tersebar menjadi pelayanan pendidikan yang benar-benar terasa hingga tingkat siswa.
Sulawesi Tengah menghadapi tantangan memastikan bantuan yang diterima individu benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan dan tidak berubah menjadi instrumen patronase politik.
“Sulteng harus mencegah politisasi penerima manfaat. Jabar harus mencegah birokratisasi manfaat,” ujar Kristian.
Menurut dia, Sulawesi Tengah harus memastikan bantuan pendidikan tidak menjadi alat membangun loyalitas politik. Sementara Jawa Barat harus memastikan besarnya anggaran tidak berhenti pada proyek, prosedur dan kegiatan rutin.
Pada akhirnya, kedua daerah memiliki titik pengawasan yang berbeda, tetapi ukuran keberhasilannya sama: hasil yang dirasakan masyarakat.
Jika mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat terus kuliah karena Berani Cerdas, maka anggaran tersebut menghasilkan manfaat nyata.
Jika sekolah baru di Jawa Barat mampu mengurangi kekurangan daya tampung dan memperluas akses siswa, pembangunan tersebut juga menghasilkan manfaat nyata.
Sebaliknya, jika anggaran hanya menghasilkan daftar penerima, bangunan baru, rapat, laporan dan tingkat penyerapan yang tinggi, pemerintah baru mencapai kepatuhan administratif.
Belum tentu telah mencapai tata kelola pendidikan yang efektif.
Berapa Rupiah untuk Satu Anak?
Di titik inilah perbandingan anggaran pendidikan Jawa Barat dan Sulawesi Tengah menjadi lebih menarik.
Angka Rp6,3 triliun di Jawa Barat memang jauh lebih besar dibandingkan Rp351 miliar yang dialokasikan Sulawesi Tengah untuk Berani Cerdas.
Namun, Jawa Barat juga memiliki populasi dan sistem pendidikan yang jauh lebih besar dan kompleks.
Karena itu, ukuran yang lebih adil bukan sekadar total anggaran, melainkan berapa rupiah yang benar-benar sampai kepada peserta didik dan perubahan apa yang dihasilkan dari setiap rupiah tersebut.
Pertanyaan berikutnya bukan lagi siapa yang memiliki anggaran pendidikan paling besar.
Melainkan, siapa yang paling mampu mengubah anggaran menjadi akses pendidikan, kualitas layanan, dan kesempatan belajar yang lebih baik bagi masyarakat?
Pertanyaan itu pada akhirnya menjadi ujian sesungguhnya bagi pengelolaan anggaran pendidikan di kedua provinsi.
Sebab, dalam kebijakan publik, anggaran bukan sekadar angka yang harus dihabiskan.
Anggaran adalah uang masyarakat yang harus dapat dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang dapat dilihat, diukur dan dirasakan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
