bukamata.id – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menjadi sasaran serangan digital setelah menyampaikan kritik terhadap praktik pencitraan politik oleh kepala daerah. Ia menyebut, akun-akun pendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat dalam aksi perundungan tersebut, bahkan menyatakan bahwa akun resmi Diskominfo Jabar ikut menyebarkan fotonya tanpa izin.
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa foto saya bahkan muncul di akun resmi Diskominfo Jabar, berkolaborasi dengan akun @jabarprovgoid,” ujar Neni dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Kamis (17/7/2025).
Serangan ini bermula dari unggahan video TikTok Neni bertanggal 5 Mei 2025. Dalam video berdurasi singkat tersebut, ia mengimbau kepala daerah hasil Pemilu 2024 agar tidak terjebak dalam upaya pencitraan berlebihan. Neni juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan serta menolak penggunaan buzzer untuk membungkam kritik warga.
“Saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus. Video itu bersifat umum dan ditujukan untuk semua kepala daerah,” tegasnya.
Namun pasca unggahan tersebut, Neni mengalami gelombang serangan di media sosial. Mulai dari komentar bernada kasar hingga penyebaran foto pribadinya yang, menurutnya, diunggah secara sepihak oleh akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya sangat menyayangkan langkah Pemprov Jabar yang memposting foto saya tanpa izin, menafsirkan secara sepihak, dan menyebarluaskannya di akun Diskominfo,” ujarnya.
Tindakan tersebut memunculkan kritik dari berbagai kalangan, mengingat akun media sosial resmi pemerintah—termasuk Diskominfo Jabar—seharusnya berfungsi sebagai kanal komunikasi dan edukasi publik, bukan sebagai alat untuk menyerang warga yang menyuarakan pendapatnya.
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh redaksi bukamata.id kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.
Kasus ini menambah daftar panjang kekhawatiran publik terhadap penggunaan akun pemerintahan dalam dinamika politik digital. Banyak pihak menilai bahwa tindakan seperti ini dapat menciptakan preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di ruang digital, terlebih jika dilakukan oleh lembaga pemerintah yang seharusnya netral dan melindungi hak sipil.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
