bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota telah sepakat bekerja sama dengan kepolisian dalam upaya pemberantasan premanisme.
Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), yang menjadi langkah awal untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif, khususnya di sektor pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Iendra Sofyan, menyoroti pentingnya pelaksanaan kesepakatan ini secara konkret di lapangan. Ia menegaskan bahwa keamanan di destinasi wisata harus menjadi prioritas utama.
“Salah satu poin penting dalam MoU ini adalah memberikan perhatian khusus pada destinasi wisata. Kenyamanan wisatawan harus dijaga,” ujar Iendra, Senin (26/5/2025).
Iendra mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan praktik-praktik seperti pungutan liar dan parkir tidak resmi yang merugikan wisatawan dan mencoreng wajah pariwisata daerah.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan komitmen nyata dari para bupati dan wali kota untuk menindaklanjuti MoU tersebut melalui sinergi dengan jajaran kepolisian di daerah masing-masing.
“Pak Gubernur telah memulai langkah ini dengan penandatanganan MoU. Beberapa waktu lalu, kepala daerah juga sudah menandatangani kesepakatan serupa dengan Polres di Gedung Pakuan. Sekarang tinggal bagaimana implementasinya,” ujarnya.
Iendra juga menyayangkan belum maksimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah. Ia mengaku masih sering melihat indikasi keberadaan premanisme di titik-titik wisata yang strategis.
“Kalau melihat kondisi saat ini, tampaknya tindak lanjutnya masih lemah. Premanisme seperti parkir liar masih cukup mengganggu,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Disparbud Jabar akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melaksanakan pemantauan langsung bersama dinas kabupaten/kota terkait.
“Kami akan mulai dengan evaluasi, lalu lanjut ke monitoring bersama. Kami ingin melihat sejauh mana komitmen daerah dalam menjalankan MoU ini,” tutupnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
