bukamata.id – Kepala Sekolah Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto mendorong jurnalisme atau media untuk kembali menjalankan perannya sebagai cleaning house of information.
“Bahwa jurnalisme perlu menjalankan kembali fungsinya, jurnalisme perlu menjadi cleaning house of information,” ucap Wijayanto dalam acara Sekolah Demokrasi 2024 melalui zoom meeting, Jumat (26/7/2024).
Wijayanto menilai, banyak masyarakat yang memilih mengakses informasi melalui media sosial, lantaran mereka sudah tidak percaya lagi terhadap jurnalisme.
“Alasan kenapa publik itu berbaling kepada media sosial, karena jurnalisme tidak dipercaya lagi. Karena orang berpandangan ‘ah jurnalisme ya itu media miliknya si politisi yang ini, polisitisi yang itu pasti mendukung kesana, beritanya ga masuk, ga dalem’,” katanya.
Selain itu, tak sedikit juga media-media yang membuat sebuah artikel atau berita dengan informasi yang tidak jelas atau hoaks.
“Atau bahkan sekarang muncul media bukan yang mainstream, yang judulnya panjang tapi isinya ya judulnya itu. Kadang kadang isinya hoaks juga,” ungkap Wijayanto yang juga Wakil Rektor Riset, Inovasi dan Kerjasama Universitas Diponegoro (Undip).
Di sisi lain, Wijayanto juga menyoroti terkait demokrasi digital di Indonesia yang saat ini menunjukan tren kurang baik.
“Pertama represi digital justru dibelakangnya ada negara. Baik respresi yang bersifat langsung, ada represi yang menggunakan Undang-undang untuk merepresi suara kritis,” imbuhnya.
Wijayanto menjelaskan, demokrasi digital ini adalah semua proses-proses politik yang ada di demokrasi seperti pemilu, legislatif, hingga eksekutif itu berpindah ke ranah digital.
“Namun tidak hanya sekedar itu, tapi ada juga fenomena fenomena baru yang sebelumnya tidak bisa kita bayangkan di demokrasi yang konvesional sekarang bisa berlangsung,” jelasnya.
Dia mencotohkan, dalam perkembangan teknologi saat ini, masyarakat bisa memprotes suatu kebijakan pemerintah melalui status media sosial.
“Misal tidak puas dengan kebijakan pemerintah misalnya, itu bisa langsung protes di status WhatsApp, di Facebooknya mereka (pejabat publik). Dulu ga bisa. Zaman kerajaan kalau mau protes kebijakan raja caranya dengan berjemur di alun-alun,” katanya.
“Pada masa sebelum internet ada, adanya media konvesional ada Tv, koran, yang ada elit bicara melalui media, warga ga bisa langsung bicara, sekarang ada space itu yang memungkinkan warga untuk langsung memprotes,” tambahnya.
Menurutnya, demokrasi digital ini ada dialegtika antara masyarakat dan teknologi.
“Teknologi memfasilitasi perkembangan sosial, sebaliknya perkembangan masyarakat juga sebenarnya memajukan teknologi jadi aja dialegtika disitu,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
