bukamata.id – Komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang sempat menegaskan tidak akan melakukan praktik bagi-bagi jabatan kepada tim pemenangan pasca-Pilkada kini mulai dipertanyakan.
Sorotan tajam muncul setelah penunjukan mantan Ketua Tim Pemenangan Dedi-Erwan, Dwi Jati Utomo sebagai Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar ONWJ, anak usaha dari BUMD PT Migas Jabar Utama (MUJ).
Hal itu terlihat dalam postingan Instagram resmi Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jabar.
“Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Mayien TNI (Purn) Dwi Jati Utomo atas amanah baru sebagai Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar ONWJ (Anak Usaha BUMD PT. Migas Utama Jabar),” tulis keterangan postingan tersebut.
“Semoga senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas serta membawa perusahaan semakin maju, profesional, dan berkontribusi bagi pembangunan Jawa Barat,” lanjutnya.
Menyikapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien menilai, inkonsistensi ini menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi mulai terjebak oleh janji politiknya sendiri.
“Jadi, Dedi Mulyadi mau sebagaimanapun ide tentang meritokrasi yang dia bangun ketika kampanye, dia akan terjebak sendiri karena dia berada dalam ruang politik yang sudah menjadi tradisi di Indonesia, di mana para tim kampanye dan para investor politik harus diakomodir dalam satu masa periode,” ucap Fadhli saat dihubungi, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, realitas politik di Indonesia sangat sulit melepaskan pejabat publik dari akomodasi kepentingan para investor politik dan tim sukses.
“Jadi, hal ini bukan hal aneh sebetulnya ketika seorang pejabat publik kemudian mengakomodasi para tim pemenangannya atau para investornya. Karena memang secara tradisi di Indonesia demikian,” imbuhnya.
Ancaman Nyata: Eksploitasi Jabatan dan Krisis Kepercayaan
Fadhli menegaskan bahwa tradisi mengakomodasi tim sukses tanpa menyandarkannya pada kompetensi adalah langkah keliru dalam membangun sistem pemerintahan. Kritik dari masyarakat terkait penunjukan di PT MUJ ini dinilai sangat wajar demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Lebih jauh, ia memperingatkan dampak berbahaya jika jabatan publik atau korporasi daerah diisi oleh figur yang tidak kompeten semata-mata sebagai ajang balas jasa.
“Ketika menduduki jabatan publik (tanpa kompetensi), dia akan melakukan tindakan eksploitasi terhadap pekerjaannya, bertindak untuk memperkaya diri sendiri karena ada modal yang pernah dikeluarkan dan harus kembali. Ini sangat berbahaya,” jelasnya.
Selain menurunkan performa instansi, ketidakselarasan antara janji kampanye dan realisasi setelah berkuasa dapat memicu krisis kepercayaan (distrust) yang masif dari masyarakat.
Fadhli mencontohkan bagaimana ketidakstabilan ekonomi dan politik di tingkat nasional bisa terjadi akibat hilangnya kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah.
“Ketika pemimpin kehilangan kepercayaan dari rakyat, akhirnya rakyat akan menimbulkan gejolak politik ataupun gejolak ekonomi. Jika roda pemerintahan tidak stabil, yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Jabar,” katanya.
Tantangan untuk KDM: Bedakan Pejabat Publik dan Pejabat Partai
Mengantisipasi meluasnya gejolak kekecewaan publik, Fadhli menyarankan agar Pemprov Jabar, khususnya Dedi Mulyadi, segera membenahi pola komunikasi politiknya. Jika memang harus menunjuk mantan tim sukses, kompetensi figur tersebut harus benar-benar diuji dan dibuktikan secara transparan kepada masyarakat.
“Pemerintah harus mampu meyakinkan publik. Betul-betul perhatikan kompetensinya dan itu harus di-deliver kepada publik dengan cukup baik sehingga publik memiliki rasa aman,” pesannya.
Fadhli juga mengingatkan pria yang akrab disapa KDM tersebut untuk mampu memisahkan perannya secara tegas setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah.
“Jangan sampai ketika sudah menjadi pejabat publik, masih bertindak sebagai pejabat partai. Saya harap KDM bisa mempertegas pemisahan antara politik dan publik, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan hanya memperhatikan masalah politik, tetapi mengedepankan kepentingan publik yang lebih besar,” tandasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi mengaku dirinya tak menjanjikan apa pun terhadap mereka yang turut menyukseskan kontestasi pasangan Dedi-Erwan pada Pilkada 2024.
“Tadi penegasan saya kepada relawan, tim pemenangan bahwa saya tidak akan menjanjikan apapun, yang saya janjikan adalah perbaikan taraf hidup rakyat Jawa Barat,” ujar Dedi dalam silaturahmi tim pemenangan Dedi-Erwan di Holiday Inn, Kota Bandung, Sabtu (11/1/2025).
“Jadi jangan sampai dikesan setiap selesai pemilihan itu adalah membagikan kue kekuasaan atau kue ekonomi. Tim yang di samping kiri-kanan saya itu rela, ikhlas mengantarkan saya tanpa pamrih apapun dan kepentingannya cuman satu ingin rakyat Jawa Barat meningkat taraf hidupnya, seluruh kebutuhannya terpenuhi,” tambahnya.
Tak ada bagi-bagi Jabatan
Dedi pun mengatakan bahwa pada masanya nanti dia mulai menjabat, tak akan ada bagi-bagi jatah kekuasaan terhadap para tim suksesnya.
“Enggak ada, mau bagi-bagikan apa? Enggak bisa, enggak ada bagi jabatan, apa yang dibagikan? Enggak ada,” ujarnya.
Jika orang menuding BUMD bakal jadi lahan bancakan para tim suksesnya, Dedi pun menepisnya.
“Sekarang ngomong komisaris (BUMD), jangankan nambah komisaris, yang ada pun akan kita kurangi, enggak ada (bagi-bagikan),” imbuhnya.
Profil Kiprah Politik Mayjen (Purn) Dwi Jati Utomo sebagai Ketua Timses
Mayjen TNI (Purn) Dwi Jati Utomo merupakan figur kunci di balik layar kemenangan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Ia dipercaya mengemban amanah krusial sebagai Ketua Tim Pemenangan, sebuah posisi puncak dalam menyusun peta strategi, mengonsolidasikan partai koalisi, serta menggerakkan simpul relawan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Kedekatannya dengan Dedi Mulyadi (KDM) bukan rahasia lagi. Sebagai tokoh yang lahir di Purwakarta—wilayah yang membesarkan nama politik KDM—Dwi Jati memiliki ikatan emosional dan sosiologis yang kuat dengan basis konstituen di daerah tersebut. Faktor ini membuatnya sangat efektif dalam menakhodai mesin kampanye, menyelaraskan persepsi antarelite politik, serta menjaga soliditas tim pemenangan dari tingkat provinsi hingga pedesaan selama masa pramusim hingga pemungutan suara.
Kelihaiannya memimpin tim sukses teruji dari kemampuannya meredam friksi internal dan mengemas program-program kampanye KDM-Erwan agar mudah diterima oleh masyarakat Sunda. Keberhasilan membawa pasangan ini memenangkan takhta kepemimpinan Jawa Barat mengukuhkan reputasinya sebagai manajer politik yang andal. Pengalaman menakhodai gerbong Timses inilah yang kini memicu sorotan publik ketika dirinya bertransisi masuk ke dalam jajaran eksekutif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
