bukamata.id – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat angkat bicara meluruskan kabar yang beredar luas mengenai aksi pencopotan foto Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di area kantor legislatif setempat.
Pihak dewan memastikan insiden tersebut sama sekali tidak didasari oleh arahan, keputusan resmi, maupun sikap politik institusi. Peristiwa itu murni dipicu oleh aksi spontanitas sejumlah massa dari elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat usai mengikuti forum audiensi di ruang Badan Anggaran (Banggar) pada Kamis, 12 November 2026 lalu.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menekankan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap berbagai masukan publik sebagai wujud nyata berjalannya demokrasi di daerah.
“DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,” tegas Buky Wibawa saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).
Dalam tata kelola simbol negara di ruang publik, legislatif Jabar berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku, yakni Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Regulasi tersebut secara spesifik mengatur tata cara penempatan potret kepala negara dan wakilnya di lingkungan perkantoran pemerintah.
Saat ini, pimpinan dewan masih menanti arahan dan kejelasan lanjutan dari pemerintah pusat menyikapi dinamika yang terjadi. Publik pun diminta untuk tidak serta-merta mengaitkan insiden pencopotan foto tersebut sebagai bagian dari tindak lanjut resmi dewan atas tuntutan massa.
“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Jawa Barat tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” sambung Buky.
Lebih jauh, masyarakat diimbau agar lebih selektif dalam menyaring kabar yang mencatut nama institusi dewan demi menghindari kesimpangsiuran informasi. Semua elemen diharapkan mampu menahan diri, mengedepankan dialog yang sehat, dan tidak terprovokasi oleh narasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya agar stabilitas daerah tetap terjaga.
“Melalui klarifikasi ini, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa tersebut sekaligus dapat membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan,” tutupnya.
Ke depan, DPRD Jawa Barat memastikan roda kerja parlemen—mulai dari penyusunan peraturan daerah, pembahasan anggaran, hingga fungsi pengawasan—akan tetap berjalan normal dan berorientasi penuh pada kepentingan warga Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
