bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi merombak struktur Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026. Dalam regulasi anyar tersebut, standar upah bagi sektor-sektor industri tertentu di 19 wilayah Jawa Barat mengalami penyesuaian, dengan angka tertinggi menyentuh kisaran Rp6,05 juta yang dipegang oleh Kota Bekasi.
Perubahan kebijakan pengupahan ini disahkan lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 yang diteken pada 11 November 2026. Dengan terbitnya aturan baru ini, regulasi sebelumnya yakni Kepgub Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 otomatis gugur dan tidak lagi digunakan sebagai acuan.
“Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi pasal pertama dalam Kepgub seperti dilihat Jumat (13/11/2026).
Langkah revisi ini ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk kepatuhan hukum atas empat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, masing-masing bernomor 174/B/2026/PT.TUN JKT, 196/B/2026/PT.TUN JKT, 205/B/2026/PT.TUN JKT, dan 211/B/2026/PT.TUN JKT. Pemprov Jabar menegaskan penyesuaian ini dirancang agar hak perlindungan buruh tetap terjamin tanpa mengorbankan kondusivitas iklim investasi serta kelangsungan dunia usaha.
Rincian Nominal UMSK 2026 di Wilayah Industri Utama
Berdasarkan dokumen keputusan terbaru, kawasan penyangga ibu kota dan sentra manufaktur masih mendominasi daftar penerima upah sektoral tertinggi di Jawa Barat:
- Kota Bekasi: Memuncaki daftar dengan UMSK tertinggi sebesar Rp6.052.861. Angka ini berlaku bagi sektor makanan berbahan cokelat dan kembang gula, makaroni dan mi, makanan olahan, ransum pakan hewan, percetakan umum, penggilingan baja, ekstrusi logam non-besi, hingga kabel listrik dan elektronik. Selain itu, terdapat klaster sektor lain yang dipatok sebesar Rp6.037.878 dan Rp6.022.896.
- Kabupaten Bekasi: Menempati posisi berikutnya dengan batas maksimal Rp5.981.990, yang menyasar sektor industri kendaraan bermotor, komputer dan perlengkapannya, mesin, suku cadang, komponen sepeda motor, hingga lini perdagangan tertentu.
- Kabupaten Purwakarta: Mematok angka cukup tinggi sebesar Rp5.957.247 khusus untuk industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, sementara sektor suku cadang dan aksesorinya berada di angka Rp5.571.376.
- Kabupaten Karawang: Menetapkan UMSK tertinggi di angka Rp5.910.370 bagi industri kendaraan roda empat maupun roda dua, minyak pelumas, ban, suku cadang, serta sektor logam dan manufaktur.
- Kota Depok: Mencatatkan angka tertinggi Rp5.620.945 yang mencakup industri plastik, komponen elektronik, ritel berskala besar/nasional, perhotelan bintang tiga ke atas, farmasi, mesin, serta industri kimia.
- Kota Bandung: Menetapkan standar Rp4.760.047 yang mengikat 64 jenis kegiatan usaha, mulai dari farmasi, produk logam, elektronik, telekomunikasi, alat medis, pembangkit listrik, distribusi gas, hingga jasa broker tenaga listrik dan gas.
Daftar UMSK Wilayah Lainnya di Jawa Barat
Sementara itu, sejumlah kabupaten lain di Jawa Barat menetapkan besaran UMSK yang disesuaikan dengan karakteristik industri lokal masing-masing:
- Kabupaten Cianjur: Dipatok sebesar Rp4.033.800 untuk industri air minum dalam kemasan, serta Rp3.361.351 bagi sektor industri alas kaki.
- Kabupaten Cirebon: Ditetapkan pada angka Rp2.894.402 yang mencakup industri roti dan kue, rokok, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, ritel, jasa pembayaran, ban, hingga kabel listrik.
- Kabupaten Majalengka: Berada di rentang Rp2.769.316 hingga Rp2.777.102 untuk sektor elektronik, tekstil, garmen, alas kaki, makanan, serta barang dari semen dan kapur.
- Kabupaten Garut: Menetapkan UMSK senilai Rp2.636.507 yang dikhususkan bagi pekerja di sektor industri sepatu olahraga.
Solusi Bipartit bagi Perusahaan yang Belum Mampu
Menyadari kondisi finansial tiap pelaku usaha tidak seragam, Kepgub terbaru ini juga menyediakan ruang dialog apabila ada perusahaan yang keberatan atau belum sanggup membayar sesuai standar UMSK baru. Mekanisme penyelesaiannya diarahkan melalui jalur perundingan bipartit antara pihak manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja atau serikat buruh.
“Dalam hal perusahaan belum mampu membayar upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan,” jelas Kepgub itu.
Setiap kesepakatan yang lahir dari meja perundingan wajib dituangkan dalam dokumen resmi untuk dilaporkan ke tingkat provinsi.
“Hasil dari perundingan bipartit dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,” tutup Kepgub tersebut.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
