Fraksi Gerindra DPRD Jabar Tekankan Penguatan Regulasi Kebudayaan

bukamata.id – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Barat menyampaikan jawaban atas pendapat Gubernur Jabar terkait Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat secara langsung dalam rapat paripurna hari ini.

Dalam penyampaiannya, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Pradi Supriatna mengatakan, pemerintah daerah dan DPRD Jawa Barat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa regulasi kebudayaan disusun secara komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Pendapat gubernur merupakan kontribusi penting yang memperkaya penyempurnaan substansi Ranperda. Komitmen bersama ini strategis untuk menjaga identitas kultural masyarakat Jawa Barat,” kata Pradi Supriatna, Kota Bandung, Jumat (12/12/2025).

Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat juga menyoroti pentingnya integrasi berbagai Perda kebudayaan yang sudah ada, seperti Perda Bahasa Daerah, Perda Kesenian, dan Perda Warisan Budaya. Integrasi tersebut dinilai perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan mandat strategis yang sebelumnya sudah berjalan.

“Harmonisasi regulasi harus dilakukan cermat. Jangan sampai penyederhanaan aturan justru melemahkan upaya pelestarian budaya yang telah berlangsung” tambahnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat memberikan perhatian khusus pada penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan HKI Komunal, yang dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga aset budaya lokal. Ia juga menekankan perlunya pelibatan seniman, budayawan, dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan.

Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat juga menyoroti pengaturan wilayah kebudayaan berbasis bahasa – Sunda Priangan, Melayu Betawi, dan Cirebon Dermayu agar tidak menimbulkan segmentasi budaya.

“Interaksi budaya adalah kekuatan Jawa Barat. Karena itu, pengelompokan wilayah budaya harus tetap menjaga prinsip keberagaman dalam kesatuan,” ucap dia.

Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat juga menegaskan, seluruh poin yang disampaikan Gubernur akan dibahas lebih mendalam dalam Panitia Khusus, agar menghasilkan regulasi kebudayaan yang operasional, adaptif, dan berpihak pada pelestarian nilai budaya lokal.

“Kami berkomitmen agar pembahasan Raperda ini menghasilkan regulasi terbaik yang mampu melindungi dan memajukan kebudayaan Jawa Barat,” tandasnya.